TEMPURAN, RAKA- Pengelola Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) harap-harap cemas. Soalnya, Biaya Operasional Perawatan Fasilitas (BOPF) yang sudah dianggarkan Rp 2,5 miliar hingga saat ini belum juga turun. Padahal, tahun anggaran sudah mau habis.
Ketua Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah Awaliyah (KKDT) Kecamatan Tempuran, Syaeful Komarudin mengatakan, pengajuan untuk pengadaan lagi subsidi DTA sudah masuk semua, bahkan persyaratan yang begitu ribet juga sudah dilengkapi, sementara sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi lanjutan, kapan dana itu kembali turun, padahal momennya sudah mau tutup tahun tapi sampai saat ini masih belum ada kejelasan. “Pengajuan sudah masuk semua, bahkan membuat persyaratannya pun ribet banget, dana tidak seberapa tapi capek pusingnya minta ampun, segitu teh buat para ustadz DTA,” keluhnya.
Saepul menambahkan, selain ribet persyaratan selalu berubah-ubah. Ia mendengar rencana mau dicairkan diakhir tahun ini dan akan diluncurkan oleh Bupati Cellica Nurachadiana, tapi bupati sedang umroh jadi ditunda terus. “Kabar angin menyebut pencarian buat DTA ini mau di launching, eh bupatinya umroh malah gak jadi. Padahal ada wakil bupati kan bisa,” kesalnya.
Sementara itu, Ketua KKDT Kecamatan Telagasari KH Ibnu Hajar AS mengatakan, pengadaan subsidi bagi DTA di anggaran belanja tambahan (ABT) tahun 2018, dirinya masih meyakini bisa cair dalam waktu dekat, karena sejauh ini diakui Ibnu, sejumlah kepala DTA baru merampungkan verifikasi, sehingga kalau sudah tuntas tinggal proses pencairan. “Pada baru selesai verifikasi, insya Allah tinggal pencairan yang semoga gak lewat tahun,” ujarnya.
Endang Damanhuri, Ketua KKDT Kecamatan Majalaya mengatakan, pihak DTA berulang kali melakukan perubahan ajuan dan baru selesai verifikasi. Diharapkan, segera cair Minggu ini sebagaimana kabar angin, karena sejumlah Kepala DTA sudah banyak yang menanyakan, apalagi kondisinya sedang libur, jadi momennya pas untuk menyusun administrasi dan fokus. “Insya Allah semoga Minggu ini terealisasi,” harapnya.
Sekretaris Komisi D DPRD Karawang H Endang Sodikin mengaku kaget, saat dirinya tahu bahwa anggaran pengadaan subsidi bagi siswa DTA yang dulu dinamai BOPF itu belum juga cair, padahal di ABT sudah ada dengan pagu Rp2,5 miliar. Pihaknya sudah mengawal semenjak tahun 2017 tentang anggaran BOPF DTA ini karena memang permasalahannya ketika rapat Banggar tahun 2017 untuk APBD Tahun 2018, ada defisit tinggi dan sekda menyetujui anggaran DTA akan dimasukan di anggaran perubahan tahun ini. Di Banggar, sudah rekomendasi terhadap hasil pembahasan dengan TAPD mengenai pengajuan anggaran BOPF DTA dengan pagu indikatifnya Rp 2,5 miliar untuk 3 bulan pada anggaran perubahan ini, tentu angka itu dengan rasionalisasi jumlah DTA 1.015, siswa 93.337 orang dan jumlah guru DTA 4500 guru. ” Masa belum cair, kita mau koordinasi dulu deh.
Kalau cair nanti kita harap KKDT dan Kemenag siap-siap melakukan penguatan pertanggungjawaban anggaran BOPF DTA ini sesuai dengan perundang-undangan, agar akuntabilitasnya tidak di ragukan lagi” pungkasnya.
