PANEN : Suasana panen padi di wilayah Cilamaya Kulon. BST Pertanian di kecamatan itu menjadi malapetaka bagi para kepala desa, olehkarenanya, kades berencana akan menyetop BST Pertanian.
Jadi Penyebab Masalah di Cilamaya Kulon
KARAWANG, RAKA – Nampaknya permasalahan penyusustan kuota penerima bantuan sosial dan dobel bantuan yang menimbulkan gejolak masih berlanjut di Kecamatan Cilamaya Kulon, terlebih setelah menemui jalan buntu dan hampir tidak ada solusi.
Untuk itu, para Kades dan UPTD pertanian berencana menyetop BST pertanian tersebut. Khususnya dipencairan tahap 6 mendatang, alasannya demi meredam gejolak berkepanjangan di tengah masyarakat.
Kades Pasiraya Wakzie Saglak misalnya, ia mengatakan, selain bansos provinsi yang setiap tahap semakin menyusut kuota penerimanya, BST pertanian juga tak kalah menimbulkan gejolak di lapangan.
Tercatat, penerima di desanya yang awalnya 1.400 penerima, menyusut menjadi 1.100 penerima dan di tahap 5 pun terus nengalami penurunan kuota.
Bahkan, sejak awal minggon November kemarin, kades di Cimalaya Kulon sepakat dengan pihak dinas pertanian kecamatan akan menutup bansos tahap 6.
Alasannya jelas, karena di Cilamaya Kulon banyak masalah timbul dari BST pertanyaan ini. Mulai dari dobel data yang tidak diperbaharui, serta kuotanya selalu berkurang dari setiap tahap. “Tahap 6 dan selanjutnya, agar dicabut BST pertanian, soalnya banyak menimbulkan masalah serta kurang tepatnya sasaran ke masyarakat,” ucapnya.
Ditanya risiko warga penerima jika terjadi penyetopan, ia mengaku sudah mensosialisasikan masalah ini ke warga penerima, karena semakin turun BST dan kuotanya, maka timbulnya kecemburuan sosial dari bahan keras pertanian semakin nampak gesekannya.
Bahkan pemerintah desa juga selalu disalahkan dan disebut tidak adil. Karena, di satu sisi orang-orang mampu dan kaya juga kebagian mendapatkan, sedangkan yang kuli tandur serta yang membutuhkan tidak dapat. Artinya tidak tepat sasaran.
Menyikapi hal itu, Camat Cilamaya Kulon Rully Sutrisna mengatakan, dirasa kurang pas kalau para kades menyetop BST pertanian. Penyetopan itu baru sebatas wacana dan usulan saja.
Memang simalakama bagi para Kades, sebab pemerintah desa selalu jadi sasaran benturan, wajar jika para kades menyikapinya seperti itu.
“Apalagi mengenai uang bantuan, istilah kata, orang sakit juga bisa bangun ketika mendengar ada bantuan. Disebut tidak boleh dobel, warga tetap saja ingin meminta kembali, bahkan menuntut ingin semua, karena didasari dengan data,” ucapnya. (rok)
