PURWAKARTA – Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menghadiri agenda Sinergi Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan se-Kabupaten Purwakarta. Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Bank BJB tersebut diselenggarakan di Aula Bank BJB Purwakarta pada Selasa (11/8/2026).
Program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan aksesibilitas serta kualitas pelayanan pajak bagi masyarakat. Melalui inisiatif ini, Kabupaten Purwakarta ditetapkan sebagai pilot project pertama di Jawa Barat yang menerapkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga ke tingkat kecamatan. Selain pajak kendaraan, layanan ini direncanakan akan dikembangkan untuk mencakup jenis perpajakan lainnya di masa mendatang.
Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat, Asep Supriatna, S.IP., S.AN., MM, dalam sambutannya menekankan arahan Gubernur Jawa Barat terkait reposisi peran masyarakat dalam sistem pendapatan daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban membangun ekosistem pelayanan yang memberikan kenyamanan dan kemudahan akses.
“Masyarakat jangan dijadikan objek, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pendapatan daerah. Untuk mewujudkan kenyamanan tersebut, Purwakarta dipilih sebagai pilot project penerapan layanan di setiap kecamatan, sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pembayaran pajak kendaraan,” ujar Asep Supriatna.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein memberikan apresiasi atas terobosan pelayanan ini. Bupati yang akrab disapa Om Zein tersebut menyatakan bahwa pemerintah sebagai pelayan publik harus mengedepankan pendekatan yang aktif dalam menjangkau masyarakat.
“Bicara pajak bicara soal kesadaran. Sebagai pemerintah, kita pelayan masyarakat harus mampu melayani dan menjemput bola. Wajib pajak harus diistimewakan,” tegas Om Zein.
Ia menambahkan bahwa kehadiran layanan di tingkat kecamatan merupakan solusi efektif untuk memangkas jarak koordinasi bagi wajib pajak. Menurutnya, tuntutan terhadap kepatuhan masyarakat harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang memadai dari pihak pemerintah.
“Kalau masyarakat kita minta sadar pajak, maka pemerintah juga harus memberikan kemudahan. Jangan masyarakat disuruh datang jauh-jauh, tetapi pemerintah harus hadir mendekati masyarakat,” tuturnya.
Penerapan layanan ini dipandang sebagai bentuk keistimewaan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan berorientasi pada kebutuhan warga. Dengan adanya kemudahan akses ini, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat sehingga berdampak positif pada optimalisasi pendapatan daerah.
