PURWAKARTA, RAKA – Kosongnya ruangan sidang paripurna DPRD Purwakarta menjadi bahan perbincangan banyak kalangan.
Termasuk Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengungkapkan kekecewaannya. Dia menyesalkan rapat paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta batal karena tidak memenuhi jumlah minimum anggota karena banyak dewan yang tidak hadir. “Dengan alasan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta selaku yang memimpin rapat, menunda paripurna ini,” katanya.
Meski begitu, tidak kuorumnya rapat bukan berarti semua anggota dewan tidak hadir. Ada satu fraksi yang tetap di ruangan sidang meski suasana hiruk pikuk perpolitikan di gedung dewan sedang hangat.
Ketua DPD PKS Purwakarta Moh Arief Kurniawan mengatakan, mesti tensi eksekutif dan legislatif tengah memanas, namun Fraksi PKS tetap hadir. Sebatas menjalankan tanggung jawab dan komitmen sebagai wakil rakyat.
Rapat raripurna tersebut membahas dua raperda. Pertama Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tahun 2022-2024 yang merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Kemudian yang kedua, sambungnya, Raperda tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. “Pembahasan kedua raperda tersebut telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, dan Bupati maupun wakil Bupati Purwakarta pun telah diundang. Maka, kami Fraksi PKS pun memenuhi undangan tersebut sesuai jadwal,” jelasnya Haji Akur, sapaan akrabnya saat dihubungi, Senin (25/7).
Dia menilai wajar jika situasi tersebut menuai kritik dari masyarakat Purwakarta. “Karenanya, kami Fraksi PKS akan terus berkomitmen untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal yang sudah disepakati di Bamus DPRD, demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Purwakarta,” katanya. (gan)
