KARAWANG, RAKA- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilihan legislatif pemilu tahun 2024 optimis dapat meraih 6 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang.
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dedi Rustandi mengatakan, di Kabupaten Karawang ini terdapat 6 dapil sehingga PPP Kabupaten Karawang pada pemilu 2024 menargetkan dari masing-masing dapil tersebut mendapatkan satu kursi DPRD. “Ini sudah beberapa kali kami kaji, kami bedah kami sepakati bahwa PPP Karawang itu menargetkan satu dapil satu kursi,” terangnya.
Dedi menjelaskan, untuk mencapai target tersebut, dengan memaksimalkan peran dan fungsi struktur partai. “Struktur partai akan kita dorong untuk bekerja dan bertugas untuk memenangkan partai, mensosialisasikan partai, dan mengajak masyarakat kabupaten Karawang untuk memilih PPP, nanti taglinenya harga murah, kerja mudah, pilih kabah, insya allah berkah,” tuturnya.
Dia menambahkan, untuk meraih kemenangan PPP juga akan memaksimalkan potensi dari semua caleg baik caleg ditingkat kabupaten, provinsi, maupun DPR RI. “Kita coba berkolaborasi, bergandengan tangan, bahu membahu saling menguatkan, dalam rangka satu tujuan, dalam menjemput kemenangan dalam pemilu legislatif 2024,” terangnya.
Katanya, keterwakilan caleg perempuan yang sudah didaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang lebih dari 30 persen sehingga sesuai dengan peraturan.
“Untuk suara PPP merata di Kabupaten Karawang, kalau dari incumbent di dapil 6 tali dari potensi masing-masing caleg hari ini merata, setiap dapil memiliki kekuatan masing-masing, itu tadi dengan menggerakkan struktur partai dengan caleg tadi itu akan menjadi kekuatan yang besar untuk mengwujudkan satu dapil satu kursi, ” ucapnya
Menurut Dedi, pada pemilu 2024 ini PPP Karawang membuka posko pengaduan kecurangan pemilu, apabila masyarakat menemukan kecurangan atau pun pelanggan dapat langsung melapor ke Kantor DPC PPP Karawang. “Nanti kita akan tindaklanjuti dengan kewenangan kita, mengkonsolidasikan baik ke Bawaslu maupun ke KPU,” tutupnya. (zal)
