radarkarawang.id – Penanganan banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, kini memasuki babak baru. Pemerintah pusat, DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Karawang kerjasama bangun infrastruktur. Proyek pengendalai banjir Karangligar target 2026 tuntas.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, yang meninjau langsung lokasi pembangunan, menyampaikan bahwa persoalan banjir di Karangligar bukan hanya soal infrastruktur, namun juga menyangkut ingatan panjang dan pengalaman hidup masyarakat Karawang termasuk dirinya.
“Ini kampung saya, Karawang. Dari kecil saya mengalami banjir. Lagi enak tidur tengah malam, tiba-tiba banjir karena tanggul Citarum jebol. Ayam, bebek, sawah siap panen hancur. Jadi saya paham apa yang dirasakan masyarakat Karangligar,” ujarnya.
Saan menegaskan, banjir yang sudah terjadi hampir setiap tahun bahkan puluhan tahun ini berdampak serius pada ketahanan pangan. Dari catatan di tahun 2025, sedikitnya 160 hektare sawah di Karangligar terendam, mengancam posisi Karawang sebagai daerah lumbung pangan.
“Presiden punya dua misi utama ketahanan pangan dan ketahanan energi. Bagaimana mau kuat kalau lahan pertanian terus terendam banjir? Karena itu masalah ini harus diselesaikan dari akarnya, bukan sekadar solusi sementara,” tegasnya.
Melalui kolaborasi Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI, BBWS Citarum, dan Pemkab Karawang, kebutuhan anggaran dihitung ulang dan akhirnya disetujui pemerintah pusat. Pemkab Karawang telah menyediakan lahan melalui proses pembebasan sebagai syarat pembangunan rumah pompa dan infrastruktur pendukung lainnya.
Staf Ahli Menteri PUPR IV, Triono Junoasmono, menjelaskan kondisi teknis yang menyebabkan banjir Karangligar semakin sulit ditangani. Selain kapasitas Sungai Cibeet yang menurun, alih fungsi lahan di hulu meningkatkan debit air, ditambah adanya penurunan muka tanah hingga 2 meter pada 2007–2015.
“Ada juga fenomena land subsidence sebesar 1,1 cm per tahun. Ketika Sungai Cibeet meluap, air balik ke lahan karena elevasi saluran pembuang lebih rendah. Maka genangan tak bisa keluar secara gravitasi,” jelasnya.
Data Maret 2025 mencatat, 1.700 rumah warga serta sejumlah sarana prasarana termasuk sekolah dan masjid ikut terendam. Dalam perencanaan 2025–2026, pemerintah akan membangun sistem pengendali banjir terpadu yakni pemasangan dua pintu air di titik masuk aliran balik Sungai Cibeet, dan pembangunan dua rumah pompa baru untuk pembuangan air saat debit sungai meningkat.
Selain itu, normalisasi dan penanggulan saluran Cidawolong & Kedung Hurang, pembangunan tanggul Sungai Cibeet sepanjang 11,7 km (Karawang–Bekasi) dengan estimasi anggaran Rp 400 miliar.
“Dengan sistem ini, genangan banjir yang tahun 2025 mencapai 160 hektare bisa direduksi drastis. Target operasional konstruksi Juli–Agustus 2026,” kata Triono.
Wakil Bupati Karawang, Maslani, mengapresiasi dukungan pusat dan komitmen DPR RI dalam menyelesaikan persoalan yang sudah puluhan tahun tak terselesaikan.
“Karawang adalah wilayah strategis di kawasan Citarum. Tantangannya besar, dan dukungan pemerintah pusat sangat berarti. Terima kasih atas perhatian dari DPR RI dan Kementerian PUPR,” ujarnya.
Pemkab memastikan pembebasan lahan berjalan lancar sebagai syarat utama dimulainya pembangunan. Dengan proyek pengendali banjir yang akan dibangun, Saan berharap masyarakat Karangligar terbebas dari banjir tahunan yang telah disebut sebagai “banjir abadi”.
“Ini bentuk komitmen untuk melindungi masyarakat. Rakyat itu yang utama. Mudah-mudahan ini menyelesaikan problem banjir abadi di Karangligar,” pungkasnya.(uty)
