PURWAKARTA, RAKA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purwakarta, telah diimplementasikan sejak 6 Januari 2025 lalu. Dalam masa percobaannya, program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu telah terdapat dua dapur yang beroperasi serta telah menyasar 2957 siswa dari 165.140 siswa.
Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, program MBG nanrinya akan menyasar 165.140 siswa SD dan SMP sebagai penerima manfaat program, serta akan dibangun 55 dapur untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha mengatakan bahwa untuk memastikan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, pihaknya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah perangkat daerah terkait.
“Sejumlah persiapan kita diskusikan agar program ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Misalnya, soal alokasi anggaran MBG yang disimpan di Dinas Pendidikan, hal ini sesuai dengan aturan dari Kemendagri,” ujar Norman, Senin (20/1).
Ia menjelaskan bahwa launching MBG di Purwakarta sudah dilakukan pada awal Januari lalu dibawah koordinasi Kodim 0619 dan Yayasan Al-Muhajirin dengan total 10 sekolah yang telah berjalan.
“Ada sejumlah model yang telah ditentukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengelolaan MBG sebagai satuan pelayanan yaitu secara swakelola, kerjasama institusi, kerjasama pihak ketiga, wilayah 3T dan secara hybrid. Di Kabupaten Purwakarta, ada sekitar 165.140 siswa SD dan SMP sebagai penerima manfaat program,” kata Norman.
Norman merinci, koordinasi yang akan dilakukan dengan sejumlah perangkat daerah, diantaranya yakni untuk Dispangtan menyiapkan pekarangan pangan bergizi untuk persiapan bahan MBG dan Uji makanan dengan rapid test, pestisida atau lainnya.
“Untuk Diskanak, fokus pada penyediaan bahan makanan seperti telur, ayam, dan ikan,” ujar Norman.
Baca Juga : Putus Mata Rantai Penyakit Mulut dan Kuku
Sementara, untuk DKUPP agar bisa mengkoordinasikan perihal olahan ikan dari pengusaha UMKM di Purwakarta sebagai opsi menu MBG. Sebab jika pelaksanaan MBG dilakukan bersamaan dengan kebutuhan masyarakat akan terjadi kekosongan barang dan jangan sampai harga bisa melambung tinggi.
Adapun untuk dinas kesehatan, ia menyebut akan mengkoordinasikan soal uji gizi dan evaluasi menu MBG.
“Sementara, untuk BKAD masih menunggu Juknis, apakah anggaran ini hanya untuk pembelian makan minum saja atau harus dianggarkan juga untuk juru masak dan biaya akomodasinya,” kata Norman. (yat)
