PURWAKARTA, RAKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta menilai pergeseran anggaran untuk penanganan virus corona baru (Covid-19), harus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Neng Supartini menanggapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 yang mengharuskan Pemerintah Daerah secepatnya melakukan pergeseran anggaran untuk menangani penyebaran Covid-19. “Idealnya kalau status penanggulangan Covid-19 diperpanjang sampai bulan Mei akan berbuntut kepada masyarakat lama tinggal di rumah, sementara untuk menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri harus juga dipikirkan,” papar perempuan yang biasa disapa Teh Neng, Rabu (25/3).
Diketahui, Pemkab Purwakarta telah melakukan pergeseran anggaran Dinas Kesehatan dari ajuan semula sebesar Rp5 miliar, hanya terealisasi Rp3 miliar. Sedangkan untuk DPKPB sebesar Rp300 juta, serta dinas terkait lainnya.
Menurutnya, sebetulnya besaran anggaran secara keseluruhan Rp8,5 miliar. Akan tetapi, yang baru terealisasi saat ini hanya sebesar Rp3 miliar, kemudian nanti sisanya menyusul. Neng menyatakan, anggaran sebesar Rp8,5 miliar tidak akan cukup jika status penanganan Covid-19 diperpanjang hingga bulan Mei. “Makanya harus kita pikirkan, jadi jika nanti diperpanjang kita sudah antisipasi dari sekarang, menurut saya idealnya sekitar Rp50 miliar,” pungkasnya. (gan)
