Anggaran Sosialisasi Kecil
Ahmad Ikhsan Faturahman
Ketua KPU Purwakarta
Partisipasi Pemilu Tidak Maksimal
PURWAKARTA, RAKA – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta merilis sejumlah daftar inventaris masalah pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019.
Nantinya, DIM tersebut akan dibahas secara nasional beserta KPU RI. Ketua KPU Purwakarta Ahmad Ikhsan Faturahman mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi di internal KPU Purwakarta terkait pelaksanaan Pemilu 2019. “Untuk evaluasi internal sudah dilakukan, namun kita juga melakukan evaluasi per bidang secara berkala. Mengikuti tahapan evaluasi oleh KPU Pusat,” katanya, (12/9).
Dijelaskannya, tiap divisi melakukan evaluasi untuk dibahas di KPU Jawa Barat, melihat DIM saat evaluasi internal. Nantinya, pembahasan secara keseluruhan akan dibahas pada rapat konsolidasi nasional di Jakarta.
“Permasalahan hampir sama di Jawa Barat. Semua divisi dari mulai teknis, data, hukum, logistik. Terkait pengelolaam logistik antara regulasi dan anggaran, kemarin kurang maksimal, kita evaluasi,” paparnya.
Dia juga mengatakan, dari sisi teknis pihaknya menyoroti soal terbeban kerja KPPS yang dianggap cukup berat serta pemahaman terhadap regulasi jadi bahan rekomendasi untuk evaluasi. “Dari sisi data, regulasi dan sinkronisasi antara KPU, Kemendagri dan Disdukcapil harus ada sinkronisasi. termasuk juga sinkronisasi aturan dari Peraturan KPU dan Perbawaslu yang saat ini tumpang tindih,” papar dia.
Dia juga menilai, sosialisasi terhadap masyarakat kurang maksimal. Khususnya berkaitan dari segi waktu dan anggaran. “Sosialisasi sudah ada memang, tapi waktu dan anggarannya akan kita evaluasi karena kurang maksimal,” papar Ikhsan.
Lebih lanjut dirinya berharap, kedepan hasil evaluasi bisa memberikan solusi yang tepat guna dan efektif dalam penyelenggaran pemilu selanjutnya. “Intinya diharapkan akan menjadi regulasi dan kebaikan untuk pemilu selanjutnya,” lanjutnya.
Dia juga mengatakan, saat ini pihaknya masih mengikuti tahapan evaluasi berkala di KPU Jawa Barat maupun KPU RI. “Akhirnya nunggu keputusan saat konsolidasi nasional, di sana baru ada hasil evaluasi secara keseluruhan untuk dijadikan rekomendasi di pemilu selanjutnya,” pungkasnya.
Anggota Divisi Teknis KPU Purwakarta Dian Hadiana mengatakan, soal evaluasi di wilayah teknis nantinya akan membahas evaluasi soal pemungutan dan penghitungan suara yang dirasakan mempunyai masalah yang kompleks. “Ini yang paling penting, karena pemungutan dan penghitungan suara di pemilihan serentak kemarin cukup menyita banyak energi,” terangnya.
Dia juga mengatakan, untuk pemahamanan tentang kepemiluan dengan bimtek satu kali dirasa kurang memberikan wawasan yang menyeluruh, khususnya bagi PPK. “Dengan bimtek satu kali ini kurang memberikan pengetahuan yang detail terhadap penyelenggara di tingkat kecamatan,” pungkasnya. (ris)
