USUL BUPATI: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum, menerima usluan rencana pembangunan tahun 2021 dari Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada kegiatan Kopdar bupati/walikota se-Jabar di Jatiluhur.
PURWAKARTA, RAKA – Rencana kerja yang disiapkan Pemkab Purwakarta diakui Bupati Anne Ratna Mustika, sebenarnya merupakan tahap penyempurnaan dari program yang digulirkan di masa sebelumnya. Untuk infrastruktur, pemerintah daerah masih punya pekerjaan rumah.
Di antaranya, mendorong pembangunan akses baru untuk kebutuhan kawasan industri. Yakni, pembangunan interchange yang nantinya bisa langsung terhubung dengan akses tol. “Di kita, itu ada dua zona industri yang disiapkan untuk penunjang perekonomian masyarakat. Yakni, di wilayah Kecamatan Babakan Cikao dan Jatiluhur. Nah, untuk menunjang zona industri ini kita butuh akses baru,” jelas Anne saat acara Kopdar di Jatiluhur, Kamis (13/2).
Anne memiliki alasan terkait rencananya mendorong pembukaan akses baru untuk kebutuhan industri ini. Salah satunya, agar mobilitas warga, untuk jalur wisata dan industri tidak terganggu satu sama lain. “Kalau industri punya akses sendiri kan enak. Tidak perlu lagi menggunakan jalur arteri yang selama ini jadi jalur mobilitas warga. Dengan begitu, masyarakat bisa tetap aman dan nyaman,” kata dia.
Sedangkan, untuk sektor pendidikan, mulai tahun 2020 ini juga sudah terencana. Namun, pengembangan sektor pendidikan lebih ke melengkapi sarana dan prasananya. Karena, secara kebijakan, program pendidikan berkarakter di Purwakarta sudah berjalan cukup efektif.
Jadi dirinya akan fokus kedepan untuk melengkapi sarana dan fasilitas penunjangnya. Seperti, menata kembali jika ada ruang kelas yang mengalami kerusakan, atau menambah fasilitas lain sebagai penunjang pendidikan. “Target kami, di setiap kecamatan sudah terdapat SD, SMP dan SMA/sederajat. Saat ini tinggal dua kecamatan lagi yang belum memiliki SMA. Kedepan akan kita dorong,” jelas dia.
Tujuan lain pengembangan sektor pendidikan ini, sambung Anne, tak lain sebagai bagian dari upayanya dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Karena, menurutnya, pengembang SDM itu harus dimulai dari sekolah.
Kemudian, ia akan berikhtiar di sektor kesehatan, tak lain melalui program jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat. Caranya, dengan membantu membayarkan premi bagi warga yang belum ikut kepersertaan BPJS. “Kalau diakumulasikan, di 2020 ini anggaran yang kita siapkan untuk premi BPJS ini lebih dari Rp 35 miliar. Alokasi anggaran sebesar itu, merupakan sharing anggaran dari APBD provinsi dan kabupaten, termasuk dari sumber lain,” jelas dia.
Anne menambahkan, angka kepesertaan BPJS Kesehatan warga di wilayahnya sudah mendekati target yang ditetapkan Universal Health Coverage (UHC) yang mencapai 95 persen. Hal mana, di awal tahun ini warga Purwakarta untuk ikut BPJS kesehatan telah mencapai 90 persen dari jumlah penduduk. “Hanya tinggal 5 persen lagi untuk mendekati target UHC. Mudah-mudahan di 2020 ini targetnya tercapai,” kata dia.
Anne kembali menambahkan, angka kepesertaan BPJS yang mencapai 90 persen ini merupakan jumlah penduduk yang tercatat sebagai peserta jaminan kesehatan itu. Dengan kata lain, bukan mereka yang dibiayai oleh pemerintah. Melainkan, ada juga yang dibiayai swasta dan mandiri. “Hingga akhir tahun kemarin, jumlah warga kurang mampu yang kami bantu bayarkan preminya sudah mencapai 84 ribu jiwa. Itu yang terdata di Dinkes. Belum lagi, guru honorer, guru ngaji, marbot yang selama ini tercover di Dinas Pendidikan. Sisanya, di biayai swasta dan mandiri,” pungkasnya. (gan)
