PURWAKARTA, RAKA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta menghadirkan layanan Mediation Clinic atau Klinik Mediasi sebagai upaya mencegah potensi sengketa proses pemilu sejak dini. Layanan ini juga menjadi sarana memperkuat komunikasi antara Bawaslu dengan partai politik maupun calon peserta pemilu.
Program tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Melalui layanan ini, Bawaslu menyediakan ruang konsultasi, edukasi hukum, serta diskusi terkait regulasi dan prosedur kepemiluan.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Siti Nurhayati, mengatakan Mediation Clinic dirancang untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan partai politik dan berbagai pemangku kepentingan.
“Melalui Mediation Clinic, kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan partai politik maupun calon peserta pemilu. Harapannya, setiap persoalan yang berpotensi menimbulkan sengketa dapat dikonsultasikan dan diantisipasi sejak awal,” ujar Siti saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi dan ketentuan pemilu menjadi hal penting bagi seluruh peserta. Sebab, kurangnya pemahaman terhadap aturan maupun prosedur kepemiluan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam setiap tahapan pemilu.
Karena itu, Mediation Clinic tidak hanya difokuskan pada penyelesaian persoalan setelah terjadi konflik, tetapi lebih mengedepankan langkah pencegahan melalui konsultasi dan diskusi sejak dini.
“Prinsipnya, kami ingin mengedepankan pencegahan. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan sejak awal justru berkembang menjadi sengketa proses pemilu,” katanya.
Siti menjelaskan, terdapat empat jenis layanan yang disediakan, yakni ruang diskusi dan sharing untuk menyamakan persepsi mengenai regulasi pemilu, pencegahan dini melalui pemberian pemahaman dan solusi awal, sistem peringatan dini atau early warning system, serta layanan preventif untuk meminimalisir potensi sengketa.
Ia menambahkan, komunikasi dan koordinasi yang terbangun secara berkelanjutan diharapkan dapat membantu Bawaslu maupun partai politik mendeteksi potensi permasalahan lebih cepat.
“Melalui ruang diskusi yang ramah, netral, dan tanpa pungutan biaya ini, kami berharap partai politik dapat lebih terbuka dalam berkonsultasi. Dengan begitu, potensi persoalan bisa diketahui lebih awal dan langkah pencegahannya dapat dirumuskan bersama,” ungkapnya.
Layanan Mediation Clinic terbuka bagi partai politik peserta maupun calon peserta pemilu, bakal calon atau calon anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, bakal calon atau calon anggota DPD, serta pemangku kepentingan lainnya.
Adapun mekanisme pelayanan dimulai dari pendaftaran dan penerimaan permohonan, dilanjutkan verifikasi serta penjadwalan. Setelah itu, pemohon akan mengikuti proses mediasi dan diskusi hingga menghasilkan kesepakatan serta tindak lanjut.
Bawaslu Kabupaten Purwakarta membuka layanan tersebut setiap Senin, Rabu, dan Kamis, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Masyarakat maupun pihak yang berkepentingan dapat mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Purwakarta di Jalan Ibrahim Singadilaga Nomor 65, Kelurahan Nagri Kaler, Purwakarta.
Untuk konsultasi dan informasi lebih lanjut, pemohon dapat menghubungi nomor 0813-9546-451. Informasi tambahan juga dapat diperoleh dengan memindai kode QR yang tercantum pada poster layanan Mediation Clinic.
Siti berharap keberadaan layanan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh partai politik dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, komunikasi yang terjalin sejak awal menjadi salah satu kunci untuk meminimalisir sengketa dan menjaga tahapan demokrasi tetap berjalan sesuai ketentuan.
“Kami mengajak seluruh partai politik dan pemangku kepentingan untuk memanfaatkan Mediation Clinic ini. Mari bangun komunikasi, samakan pemahaman terhadap regulasi, dan cegah potensi sengketa sejak dini demi mewujudkan pemilu yang tertib dan berintegritas,” pungkasnya. (yat)
