PURWAKARTA, RAKA – Gabungan Mahasiswa Purwakarta yang terdiri dari PMII dan PERMATA menggelar Kajian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta bersama dengan Institute For Strategic Initiatives (ISI).
Acara yang digelar di Sekretariat PMII Cabang Purwakarta itu, menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya berkaitan dengan hibah dan bantuan sosial (bansos).
Putut, Koordinator ISI menyampaikan, bahwa Kabupaten Purwakarta mengenai penggunaan anggaran khususnya bantuan sosial dan dana hibah secara analisa dari tahun ke tahun telah terjadi kenaikan secara signifikan. Sehingga perlu dipertanyakan penggunaannya. “APBD Purwakarta ini khususnya dalam dana hibah dan bantuan sosial selalu ada peningkatan, dan peningkatan ini selalu terjadi menjelang Pilkada,” ucap Putut.
Septio Ali Reza, Sekretaris Umum PB Permata mengatakan, bahwa dalam data Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menganggarkan belanja hibah sebesar Rp48 miliar dan terealisasi Rp41,5 miliar atau sebesar 86,31% dari anggaran. Salah satu penerima hibah adalah KONI Kabupaten Purwakarta, mendapat sebesar Rp300 juta. “Salah satu penerima hibah yang besar yaitu KONI Kabupaten Purwakarta sebesar Rp300 juta,” ucap Sekretaris Umum PB Permata, Septio Ali Reza.
Selain itu, Septio juga mengatakan, sangat disayangkan bantuan yang digelontorkan kepada KONI bukan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. Akan tetapi dipergunakan untuk pemberian uang representasi. Hal itu tidak sesuai dengan Permendagri No 14 Tahun 2016. “Bantuan yang digelontorkan kepada KONI bukan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, akan tetapi dipergunakan untuk pemberian uang representasi,” ucap Septio.
Dalam acara kajian APBD Kabupaten Purwakarta ini, Irvan Mas’ud Imanudin, Ketua PMII Cabang Purwakarta mengatakan, bahwa Purwakarta saat ini begitu tertutup dalam akses masalah anggaran, sehingga menimbulkan kecurigaan publik. Harus disadari, bahwa Purwakarta sedang tidak baik-baik saja terutama dalam hal akses keterbukaan ataupun transparansi anggaran. “Ini terjadi sudah beberapa tahun ke belakang sejak Dedi Mulyadi memimpin. Kita akan terus melakukan kajian tentang APBD Purwakarta sampai pemerintah daerah melakukan langkah-langkah untuk transparansi,” pungkasnya. (ris)
