PURWAKARTA

DPRD Jabar Prihatin Kuota Jalur KETM Menyusut

PURWAKARTA, RAKA – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merilis statistik pendaftar diterima PPDB SMA dan SMK 2022. Dari statistik tersebut diketahui di seluruh wilayah Jawa Barat ada pendaftar sebanyak 286.716. Sementara kuota yang tersedia hanya 178.040 kursi.
Kemudian yang diterima sampai dengan akhir tahap kedua ada 153.555. Artinya, masih ada kursi kosong dan ini sedang dilakukan proses pengisian secara manual. Dari statistik itu pula dapat diketahui jumlah pendaftar jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) sebanyak 85.442. Sedangkan alokasi kuotanya hanya 51.584 yang telah terpenuhi 100 persen. Sehingga ada 33.858 pendaftar jalur KETM yang tidak tertampung.
Jika dibandingkan tahun lalu yang kuotanya 15 persen, ada pengurangan jalur KETM di tahun ini sebesar tiga persen menjadi 12 persen. “Seharusnya, ada sekitar 5.300-an anak lagi yang bisa masuk lewat jalur KETM apabila tidak ada pengurangan kuota,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, Rabu (20/7).
Hal ini, kata dia, menjadi gambaran untuk evaluasi. Di mana Komisi V DPRD Jawa Barat mengusulkan agar keberpihakan kepada siswa KETM bisa lebih baik lagi. “Minimalnya, kuota jalur KETM dikembalikan lagi dari 12 persen menjadi 15 persen,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ahad ini.
Karena pada dasarnya, siswa KETM ini tak punya pilihan selain untuk bersekolah di sekolah negeri. “Kalau tak sekolah di negeri pilihannya menganggur. Berbeda halnya dengan siswa non-KETM atau siswa mampu yang masih bisa memilih sekolah swasta yang jumlahnya cukup banyak,” imbuhnya.
Pihaknya, kata Gus Ahad, akan mengusulkan kepada Disdik Jabar agar memperbanyak cakupan titik-titik SMA terbuka, terutama di Kantor Cabang Pendidikan (KCD) yang jumlah siswa KETM-nya besar. “Sekolah terbuka ini sangat menguntungkan, terutama bisa meningkatkan angka serapan siswa,” tambah anggota dewan dari daerah pemilihan Purwakarta dan Karawang ini.
Lebih lanjut dia menyampaikan, pihaknya menghargai bahwa proses PPDB sudah berjalan. Tapi di sisi lain juga prihatin bahwa ternyata masih banyak siswa berlatar belakang ekonomi kurang mampu tidak berhasil masuk ke sekolah negeri. “Juga perlu ada evaluasi atas program sekolah gratis di 25 SMA/SMK yang sempat digaungkan Kadisdik Jabar. Karena pada kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Di mana, siswa hanya mendapat potongan uang sekolah,” ujarnya.
Adapun kewajiban-kewajiban lainnya, seluruh siswa mendapatkan angka yang sama, baik itu siswa KETM maupun siswa mampu. “Ini mohon juga nanti dilakukan proses evaluasi lebih lanjut, agar menjadi koreksi,” ucapnya. (gan)

Related Articles

Back to top button