KPU Diminta Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu
PURWAKARTA, RAKA – Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dinilai memiliki banyak masalah dalam penyelenggaraan.
Ketua DEEP Kabupaten Purwakarta Ahmad Firman mengatakan, animo masyarakat yang tinggi terhadap pemilu harus diiringi dengan hal teknis yang cukup matang. Pihaknya mencatat banyak sekali temuan permasalahan pelaksanaan pemilu, baik logistik dan sumber daya manusianya. “Kami minta kepada KPU di daerah pun untuk secepatnya menginventarisasi dan memetakan berbagai masalah yang terjadi pada proses pungut hitung, sebagai bentuk evaluasi yang akan disampaikan kepada KPU RI dan para pemegang kebijakan lainnya,” kata Firman kepada wartawan.
Menurutnya regulasi yang dibuat untuk Pemilu serentak ini tidak diiringi dengan hal yang bersifat teknis. Maka dari itu penyelenggaraan kurang sinkron dan menimbulkan banyak masalah. “DEEP akan menyampaikan ke penyusun kebijakan seperti legislatif, apakah nantinya ada perbaikan, honor KPPS juga sama dengan yang dulu saat bukan Pemilu serentak,” katanya.
Maka dari itu, ia menyarankan perlu ada evaluasi bukan hanya di penyelenggara pemilu, tapi juga kepada pemangku kebijakan sehingga nantinya pemilu berjalan efisien. “Tidak hanya sekedar internal penyelenggara, karena penyelenggara merupakan korban kebijakan, apakah akan dipertahankan pemilu serentak model ini tapi memperbaiki unsur teknis atau akan diubah menjadi pemilu serentak tapi dibedakan antara eksekutif dan legislatif,” katanya.
Namun, pada Pemilu tahun ini, ia rasa ada nilai positifnya yaitu membangun kedewasaan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dengan merespon dinamika politik. “Ini juga sebuah ukuran keberhasilan masyarakat yang partisipasi pemilihnya hampir itu 80 persen,” katanya. (ris)
