PURWAKARTA, RAKA – Paguyuban Petani Ikan (PPI) meminta agar legalitas izin sebagai petani ikan di waduk Jatiluhur dijamin oleh Presiden. Pasalnya persoalan-persoalan sebelumnya sempat menggegerkan Purwakarta.
Juru Bicara PPI Luthfi Bamala menyampaikan, dirinya bersama Ketua PPI Yana dan sekitar 30 anggota PPI mendatangi Istana yang difasilitasi oleh Ketua DPC PKB Purwakarta Neng Supartini. “Kami tempuh karena kami serius memperjuangkan nasib petani KJA di Jatiluhur. Ini janji kami kepada petani, agar mereka bisa hidup nyaman,” ujarnya.
Di hadapan Presiden, Luthfi menyatakan bahwa petani jaring apung akan dikosongkan oleh mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. “Kami sudah bekerja sebagai petani pembudidaya sejak nenek moyang kami pak Presiden. Tapi sekarang kami digusur akibat munculnya SK Bupati,” jelas Luthfi.
Pada pertemuan itu, Luthfi meminta agar ia mendapat jaminan legalitas usaha sebagai petani. “Kami menghidupi 40.000 jiwa, tolong beri kami legalitas usaha, sehingga kami bisa hidup tenang dalam berusaha,” pintanya.
Sementara itu, Luthfi meminta agar pertemuan dirinya dengan Presiden jangan diartikan akan membawa persoalan ini ke dukung mendukung capres. “Ini murni kami serius berjuang untuk kepentingan petani. Kami tegaskan tidak ada urusannya dukung mendukung capres,” katanya.
Meski begitu, Luthfi memahami munculnya persepsi itu karena memang saat ini merupakan tahun politik. Terlebih tidak lama lagi pemilu akan digelar. “Biar nanti waktu yang membuktikan, siapa yang sungguh-sungguh berjuang bersama umat dan rakyat,” jelasnya. (ris)
