PURWAKARTA, RAKA – Kondisi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi sorotan setelah kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat berdampak terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan sejumlah program pembangunan.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Fraksi NasDem DPRD Jabar, Mamat Rachmat, menyebut dampak efisiensi tersebut mencapai lebih dari Rp2 triliun. Kondisi ini dinilai perlu disikapi dengan langkah terukur agar program prioritas yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap berjalan.
“Anggaran provinsi ini terdampak efisiensi dari pusat sekitar Rp2 triliun lebih,” kata Mamat di Purwakarta, Minggu (13/9/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan melalui pemangkasan belanja. Pemerintah provinsi perlu menyusun strategi agar kebutuhan pembangunan tetap terpenuhi, sekaligus menjaga keseimbangan kondisi fiskal daerah.
Dalam menghadapi tekanan anggaran tersebut, DPRD Jawa Barat mendukung rencana pengajuan pinjaman kepada pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp3,4 triliun.
Mamat menjelaskan, rencana pinjaman itu telah melalui proses perhitungan dan pembahasan. Usulan tersebut juga telah dibicarakan di Badan Anggaran DPRD Jawa Barat serta dikonsultasikan sebelum masuk ke tahap berikutnya.
“Pinjaman itu sudah dihitung, sudah direncanakan, sudah dibahas di Badan Anggaran, dan sudah dikonsultasikan,” ujarnya.
Ia berharap rencana pinjaman tersebut dapat terlaksana dengan baik dan menjadi salah satu solusi untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan Jawa Barat.
Meski demikian, Mamat menegaskan bahwa penggunaan anggaran tetap harus dilakukan secara hati-hati. Setiap pos belanja perlu dikaji agar efisiensi tidak justru mengorbankan program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Mamat meminta pemerintah daerah tidak melakukan pemangkasan secara menyeluruh tanpa melihat urgensi setiap program. Menurutnya, efisiensi harus diarahkan pada pos-pos yang masih dapat ditunda atau dikurangi, bukan terhadap program prioritas.
“Efisiensi itu harus melihat pos mana yang dikerjakan. Program prioritas jangan sampai dikurangi,” katanya.
Ia menilai pembangunan infrastruktur dan sejumlah program pelayanan masyarakat tetap harus menjadi perhatian. Salah satunya adalah program yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Fraksi NasDem, lanjut Mamat, memandang besaran anggaran yang telah dibahas masih berada dalam batas wajar. Namun, pelaksanaannya tetap harus diawasi agar anggaran benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.
“Semua pos sudah dibahas di Badan Anggaran dan disepakati bersama seluruh fraksi. Tinggal bagaimana penggunaannya diawasi,” ujarnya.
Mamat menegaskan, persoalan defisit dan tekanan anggaran tidak bisa dibebankan kepada satu pihak. DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus membangun komunikasi serta kerja sama untuk mencari solusi terbaik.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah harus dikelola dengan perencanaan yang matang agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
“DPRD dan Pemprov harus bersama-sama membangun Jawa Barat,” katanya.
Ia berharap rencana pinjaman melalui SMI dapat menjadi instrumen pendukung untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Di sisi lain, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus diperkuat agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat. (yat)
