PURWAKARTA, RAKA – Gelombang penolakan atas aksi People Power terus berdatangan. Kali ini giliran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Purwakarta yang menolak aksi pengerahan massa tersebut. “Kami mengajak kepada seluruh warga Nahdiyin dan seluruh masyarakat Purwakarta, bahwa setelah kita menyalurkan hak suara pada pileg dan pilpres, maka untuk hasilnya kita harus bersabar,” ujar Ketua PCNU Kabupaten Purwakarta Drs H Bahir Muchlis melalui siaran persnya, Rabu (15/5).
Yakni, sambungnya, menunggu hasil real count dari Komisi Pemilihan Umun (KPU). “Karena itu, PCNU menolak ajakan People Power,” tegasnya. Senada diungkapkan Rois Syuriah NU Purwakarta DR KH Abun Bunyamin. “Secara demokratis People Power adalah hak masyarakat. Namun, sebaiknya tidak perlu dilakukan,” ujar sesepuh MUI Purwakarta ini.
Dijelaskannya, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan. “Pertama, kita percayakan hasil perhitungan suara kepada KPU sebagai lembaga resmi pemerintah,” katanya.
Kedua, sambungnya, demi menjaga kesucian dan kekhusyukan ibadah di Bulan Ramadan. “Mari kita menahan hawa nafsu, jaga kekondusifan dan ketenteraman di masyarakat,” ujarnya.
Ada pun yang ketiga, kata dia, ekses atau dampak negatif yang terjadi bila People Power terlaksana. “Secara matematis pengerahan massa akan berpotensi chaos, bahkan hingga jatuhnya korban,” katanya.
Lebih dari itu, kyai kharismatik yang juga menjabat Wakil Ketua Rois Syuriah PWNU Jawa Barat ini menegaskan, aksi People Power bahkan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta citra Indonesia bisa tercoreng. “Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kesucian Bulan Ramadan. Kita serahkan kepada Allah SWT dengan menunggu hasil perhitungan KPU. Insya Allah semuanya bisa aman, damai, dan kondusif,” pungkasnya. (gan)
