Pemuda Harus Mampu Bersaing
PURWAKARTA, RAKA – Pemuda Purwakarta diharapkan mampu bersiang di era rovulis 4.0, mengingat perubahan zama mendorong manusia beradaptasi.
Kepala Bidang Kepemudaan Disporaparbud, Ahmad Arif Immamulhaq mengatakan, era industri 4.0 akan terus menghadirkan banyak perubahan yang tak bisa dibendung. Karena itu, ada urgensinya jika negara perlu berupaya maksimal dan lebih gencar memberi pemahaman kepada semua elemen masyarakat tentang hakikat era industri 4.0 dengan segala konsekuensi logisnya. “Langkah ini penting karena belum banyak yang berminat memahami industri 4.0. Masyarakat memang sudah melakoni beberapa perubahan itu, tetapi kepedulian pada tantangan di era digitalisasi dan otomasi sekarang ini pun terbilang minim,” paparnya.
Ia juga mengatakan, menurut Bappenas (2018) penduduk Indonesia akan mencapai kondisi bonus demografi pada tahun 2030 mendatang, dimana diperkirakan jumlah penduduk lansia atau 60 tahun ke atas hanya mencapai 19,85%, selebihnya adalah penduduk pada usia muda dan produktif. “Hal itu menjadi pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh setiap pemuda saat ini. Bagaimana cara pemuda mampu survive dalam mengembangkan diri, menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan, menginisiasi industri kreatif, dan berperan aktif dalam perekonomian kita, baik secara mikro atau makro,” paparnya.
Pemuda Purwakarta, lanjutnya, tidak boleh hanya menjadi penonton dalam persaingan global, terutama pada bidang ekonomi. Negara maju mendorong pemudanya untuk menciptakan komoditas baru untuk memperkuat perekonomian, seperti halnya di Korea Selatan yang sukses menularkan virus musik K-Pop hingga Drakor (film drama Korea), yang saat ini justru sangat digemari pemuda di tanah air. “Bonus demografi yang digadang-gadang akan membuat Indonesia mampu bertransformasi menjadi negara maju juga menyimpan ancaman, bahwa negara kita hanya akan menjadi pasar (konsumen) ekspansi dari industri pada tingkat global karena ketidakmampuan kita untuk bersaing dan berinovasi.”. “Masalah ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, namun seluruh stakeholders yang peduli dengan bangsa dan negara kita,” pungkasnya. (ris)
