PURWAKARTA, RAKA – Data kebencanaan, tata ruang, hingga persoalan lingkungan di Kabupaten Purwakarta masih dikelola oleh sejumlah perangkat daerah. Kondisi tersebut berpotensi memperlambat koordinasi dan verifikasi informasi, terutama ketika pemerintah harus mengambil keputusan dalam situasi darurat.
Persoalan itu mendorong pengembangan Sistem Informasi Data Spasial Terintegrasi (SIDALI), sebuah sistem yang dirancang untuk menghubungkan berbagai sumber data dalam satu wadah informasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta, Hendra Fadly Supratman, mengatakan integrasi data menjadi kebutuhan penting dalam mendukung penanganan persoalan wilayah. Terlebih, Purwakarta memiliki karakteristik geografis yang beragam dengan luas wilayah sekitar 92.038 hektare.
Wilayah Purwakarta mencakup kawasan pegunungan di bagian selatan hingga daerah yang berkaitan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Kondisi geografis tersebut diiringi berbagai tantangan, seperti potensi tanah longsor, banjir, serta persoalan sampah di kawasan perkotaan.
Menurut Hendra, penanganan berbagai persoalan tersebut membutuhkan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Namun, selama ini data yang diperlukan masih tersebar di sejumlah perangkat daerah.
Data tata ruang dikelola perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan tata ruang. Sementara itu, informasi persampahan dan kualitas lingkungan berada di Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan data kebencanaan dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Ketika data belum terhubung secara optimal, koordinasi dan verifikasi informasi membutuhkan waktu lebih lama. Padahal, dalam kondisi darurat, informasi yang akurat dan cepat sangat penting untuk menentukan tindakan yang tepat di lapangan,” ujar Hendra, Rabu (4/11/2026).
Hal tersebut disampaikannya dalam Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2026.
Melalui SIDALI, data yang sebelumnya tersebar di berbagai sistem diharapkan dapat terhubung sehingga menjadi satu sumber rujukan yang konsisten. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan aplikasi sektoral yang sudah dimiliki perangkat daerah, melainkan menjadi lapisan integrasi agar informasi dapat dimanfaatkan lintas sektor.
“Melalui pendekatan ini, informasi yang sebelumnya tersebar di berbagai sistem diharapkan dapat diakses melalui satu wadah yang terintegrasi dan saling melengkapi. Hal ini akan mendukung analisis wilayah serta perumusan kebijakan,” kata Hendra, yang dikenal dengan sapaan Kang Ucok.
SIDALI dirancang mengintegrasikan sejumlah informasi geospasial, mulai dari peta kawasan rawan bencana, tata ruang, tutupan lahan, hingga lokasi penumpukan sampah.
Sistem tersebut juga mencakup informasi kualitas lingkungan dan cuaca, seperti Indeks Kualitas Udara (IKU) serta prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Selain itu, informasi aktivitas gunung api dari MAGMA Indonesia yang dikelola Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), serta informasi gempa bumi dari BMKG, dirancang untuk turut terintegrasi dengan mencantumkan sumber dan waktu pemutakhiran data.
Integrasi informasi tersebut diharapkan membantu pemerintah dalam membaca kondisi wilayah secara lebih menyeluruh. Dalam penanganan bencana, misalnya, data kawasan rawan, tata ruang, akses jalan, dan lokasi warga terdampak dapat dianalisis secara bersamaan untuk menentukan prioritas penanganan.
Sementara dalam pengelolaan lingkungan, informasi tutupan lahan, lokasi sampah, dan kualitas lingkungan dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan perhatian lebih cepat.
Hendra menegaskan, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh banyaknya data yang ditampilkan. Kualitas, ketepatan waktu pemutakhiran, serta kejelasan pihak yang bertanggung jawab terhadap data juga menjadi faktor penting.
“Efektivitas dashboard tidak cukup hanya diukur dari banyaknya data yang ditampilkan. Kualitas data, ketepatan waktu pemutakhiran, kejelasan pihak yang bertanggung jawab, serta kemudahan informasi untuk dipahami juga menjadi faktor utama,” tuturnya.
Dalam pengembangannya, SIDALI memanfaatkan mekanisme pertukaran data melalui Application Programming Interface (API) serta dirancang mengikuti kebutuhan layanan geospasial dari Open Geospatial Consortium (OGC).
Melalui mekanisme tersebut, perangkat daerah tetap mengelola data sesuai tugas dan kewenangannya. Diskominfo berperan dalam mengintegrasikan informasi agar dapat digunakan untuk kepentingan lintas sektor.
Namun, pengembangan sistem ini juga membutuhkan dukungan regulasi dan kelembagaan. Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD), pembagian tanggung jawab pengelolaan data, serta mekanisme berbagi informasi antarperangkat daerah menjadi bagian dari tata kelola yang perlu dibangun.
Hendra menyebut keberadaan data steward di setiap perangkat daerah dapat membantu memastikan kualitas, konsistensi, validitas, dan pemutakhiran data. Selain itu, pembentukan Task Force Spasial Daerah dinilai strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
Aspek keamanan informasi dan pengaturan hak akses juga menjadi perhatian agar proses pertukaran data tetap berjalan sesuai ketentuan.
Pengembangan SIDALI dilakukan secara bertahap. Setelah fase jangka pendek selama enam minggu, pengembangan diarahkan pada perluasan integrasi data dan peningkatan manfaat sistem.
Dalam jangka menengah, perluasan konektivitas antarsistem dan penguatan tata kelola data menjadi prioritas. Sementara dalam jangka panjang, SIDALI dirancang untuk mengadopsi kecerdasan buatan geospasial atau Geo-AI.
Teknologi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk menganalisis citra satelit, mengidentifikasi perubahan tutupan lahan, menentukan kawasan resapan air yang perlu mendapat perhatian, hingga mendukung analisis awal potensi pencemaran lingkungan.
Meski demikian, Hendra menyebut pemanfaatan Geo-AI tetap membutuhkan data berkualitas, metode analisis yang dapat diuji, serta verifikasi dari tenaga ahli dan instansi berwenang.
“Pemanfaatan Geo-AI tetap membutuhkan data berkualitas, metode analisis yang dapat diuji, serta verifikasi dari tenaga ahli dan instansi yang berwenang. Hasil analisis teknologi harus menjadi bahan pendukung pengambilan keputusan, bukan pengganti penilaian teknis,” ujarnya.
SIDALI merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola data spasial terintegrasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan berbasis data sekaligus mempercepat koordinasi dalam menangani persoalan kebencanaan dan lingkungan di Purwakarta. (yat)
