PURWAKARTA, RAKA – Beban kerja penyidik dan kondisi wilayah menjadi perhatian Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri dalam penelitian di Polres Purwakarta, Rabu (7/10/2026).
Penelitian tersebut dilakukan untuk melihat apakah norma indeks penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang selama ini berlaku sudah sesuai dengan kebutuhan operasional nyata di lapangan serta karakteristik masing-masing wilayah.
Kegiatan berlangsung di Aula Tatag Trawang Tungga Polres Purwakarta dan merupakan bagian dari penelitian Puslitbang Polri di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
Tema penelitian yang diusung yakni “Kesesuaian Norma Indeks Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan Kebutuhan Operasional Riil serta Karakteristik Kewilayahan Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum.”
Penelitian dipimpin Ketua Tim Puslitbang Polri Kombes Pol Ida Bagus Made Winarta bersama Pembina Utama Moch Nurhasim, Pembina Tingkat I Budi Triyanto serta anggota Puslitbang Polri.
Dalam penelitian tersebut, kondisi di lapangan menjadi salah satu bahan yang dikaji. Mulai dari beban kerja personel, tingkat kesulitan penanganan perkara, tipologi tindak pidana, kondisi geografis hingga faktor sosial masyarakat yang dapat memengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan.
Personel yang terlibat dalam penelitian tidak hanya berasal dari Polres Purwakarta. Wakapolres Purwakarta, Kabagren, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba dan Kasat Polair turut mengikuti kegiatan bersama anggota dari Polres Karawang dan Polres Subang.
Sejumlah perwakilan polsek jajaran juga hadir, di antaranya Kapolsek Bungursari, Kapolsek Sukatani dan Kapolsek Bojong beserta anggota.
Dari penelitian tersebut, Puslitbang Polri berupaya melihat kemungkinan adanya kesenjangan antara standar yang telah ditetapkan dengan kebutuhan nyata satuan kewilayahan.
Hal tersebut penting karena karakteristik setiap daerah berbeda. Penanganan perkara di suatu wilayah dapat memiliki tingkat kesulitan, bentuk tindak pidana, kondisi geografis maupun karakter masyarakat yang berbeda dengan wilayah lainnya.
Temuan penelitian selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi tersebut dapat mencakup penyempurnaan norma indeks, dukungan biaya maupun kebutuhan anggaran agar lebih sesuai dengan kondisi operasional masing-masing wilayah.
Kapolres Purwakarta AKBP Febri Nurzam melalui Kasi Humas Iptu Tini Yutini mengatakan, penelitian tersebut menjadi kesempatan bagi satuan kewilayahan untuk menyampaikan kondisi operasional secara objektif.
“Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Karena itu, masukan dari satuan kewilayahan sangat penting untuk memberikan gambaran kondisi nyata di lapangan,” kata Tini kepada wartawan.
Menurutnya, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sehingga pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan lebih efektif.
Ia menilai efektivitas penegakan hukum membutuhkan keselarasan antara aturan, kebutuhan operasional, dukungan sumber daya dan kondisi kewilayahan.
Dengan adanya dukungan yang sesuai kebutuhan, personel diharapkan dapat menjalankan tugas secara optimal sekaligus memberikan pelayanan hukum yang semakin baik kepada masyarakat.
“Melalui penelitian dan evaluasi berbasis kondisi lapangan, Polri terus berupaya memastikan kebijakan yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan operasional sekaligus mendukung penegakan hukum yang efektif dan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. (yat)
