PURWAKARTA, RAKA – Para santri diajak untuk melawan politik uang. Mereka diminta tidak mau diiming-imingi uang untuk memilih pada Pemilu 2019.
Para santri juga diajak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purwakarta untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta Ujang Abidin mengatakan, pihaknya menindaklanjuti sosialisasi yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi. “Kita undang perwakilan santri dari berbagai pesantren, di antaranya dari Al-Muhajirin, Cipulus, dan lainnya,” kata Ujang saat ditemui usai sosialisasi yang digelar di Hotel Grand Situ Buleud, Jalan Siliwangi, Purwakarta.
Keterlibatan para santri dalam pengawasan pemilu, sambungnya, sejalan dengan nilai-nilai yang ada di pesantren. “Di antaranya, nilai kejujuran, keadilan, dan kemandirian. Harapannya, nilai-nilai tersebut menjadi pedoman pada pengawasan partisipatif,” ujarnya.
Hal tersebut, kata Ujang, menjadi penting dalam rangka melawan politik uang dan menghindari ujaran kebencian serta materi kampanye lainnya yang dilarang dalam Pasal 280 Undang-undang No. 7/2017. “Keterlibatan santri juga harus bisa menolak semua bentuk money politics dan bergerak bersama untuk tidak menjadi bagian pribadi yang akan menyebarkan berita hoaks,” katanya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Kemenag Purwakarta Tedi Ahmad Junaedi dan Komisioner KPU Purwakarta Ramlan Maulana ini. “Purwakarta merupakan salah satu basis pesantren di Jawa Barat. Jumlah santri yang cukup banyak ini memiliki potensi besar untuk ikut serta mengawasi jalannya seluruh tahapan pemilu,” pungkasnya. Para santri yang ikut merupakan perwakilan 10 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Purwakarta. (ris)
