VERIFIKASI DATA: Calon penerima bantuan sosial diverifikasi data.
Ketua RT Diminta Bantu Warga
KOTABARU, RAKA – Beberapa warga miskin di wilayah Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, belum tersentuh bantuan sosial karena tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik alias e-KTP. Pekerja Sosial Masyarakat Desa Wancimekar Nendah Patonah mengatakan, bantuan sosial menjadi harapan warga miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di masa sulit seperti sekarang ini. Namun masih ada beberapa warga miskin yang sampai saat ini belum tersentuh bantuan tersebut. ”Untuk di Dusun Kalioyod ada salah satu jompo sebatangkara yang sudah beberapa tahun ini belum tersentuh bantuan sama sekali,” ucapnya saaat berbincang dengan Radar Karawang, Kamis (3/9).
Ia membeberkan, penyebab warga miskin belum tersentuh bantuan salah satunya karena kesalahan data. Contohnya nomor induk kependudukan di KTP yang terdaftar di pusat tidak sesuai dengan data yang saat ini dipegang warga. ”Mau tidak mau warga harus memperbaiki datanya dulu,” sambungnya.
Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa warga ditemukan tidak memiliki e-KTP, terutama di Dusun Kalioyod, Kampung Lebak, Perumahan Rancamanyar dan Kampung Cariu. Beberapa di antaranya juga masih menggunakan KTP jadul yang tidak bisa digunakan untuk pengajuan bantuan sosial. “Untuk pemilik siak atau KTP jadul ini sebanyak 4 orang dan itu baru di Dusun Kalioyod. Sejauh ini belum ada data pasti,” lanjut Nendah.
Pihaknya berharap, pemerintah bisa memrioritaskan identitas kependudukan warganya. Seperti membuat agenda pembuatan KTP door to door. Terutama bagi warga miskin. Disadari atau tidak, keterbatasan wawasan warga miskin terhadap pembuatan identitas kependudukan, membuat mereka tidak memiliki KTP. Kadang, sambung Nendah, mereka ada rasa takut dan gugup untuk masuk kantor desa. “Maka langkah dalam memecahkan masalah ini harus segera diselesaikan dengan sebuah program, agar warga yang belum memiliki KTP segara bisa mengajukan bansos,” ujar wanita berkerudung tersebut.
Sementara itu, Kepala Desa Wancimekar Dimyat Sudrajat mengungkapkan, program pembuatan KTP secara door to door dinilai tidak efektif karena untuk pelayanan di kantor desa saja sering terjadi antre. Namun pihaknya akan melakukan koordinasi dengan ketua RT setempat agar membantu warga yang mengalami kesalahan, maupun yang belum memiliki KTP sama sekali, kartu keluarga dan sebagainya. Untuk segera diurus.
Soal identitas ini menurut Dimyat, bisa diselesaikan oleh RT, apalagi pihaknya sudah menerapkan konsep satu pintu untuk identitas kependudukan. Yaitu melalui ketua RT. “Soalna abdi ge karek meunang kabar aya warga nu teu gaduheun KTP sama sekali (Soalnya saya juga baru dapat kabar bahwa masih ada warga yang belum memiliki KTP sama sekali),” pungkasnya. (mal)
