PELATIHAN: CPNS Kabupaten Karawang mengikuti pembukaan latsar, beberapa waktu lalu.
Pilkada Rawan Mobilisasi ASN
PURWAKARTA, RAKA – Tidak lama lagi sebanyak delapan kota atau kabupaten di Jawa Barat akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat memetakan titik kerawanannya, berdasarkan kerawanan pelanggaran yang terjadi tahun 2015. Namun secara umum, dinamika politik kedelapan kota atau kabupaten tersebut cukup dinamis. “Money politic dan keterlibatan ASN masih menjadi sorotan kami pada pilkada 2020,” ungkap Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jawa Barat Zaki Hilmi, saat menghadiri Media Gathering Bawaslu Purwakarta di Hotel Pasanggrahan Jatiluhur, Kamis (22/11) Malam.
Ia mengatakan, keterlibatan ASN masih pada titik kepentingan jabatan mereka, jika salah satu calon yang didukung memenangkan pilkada. Sehingga hal itu perlu diwaspadai sejak dini. “Potensi keterlibatan ASN sangat besar saat petahana terlibat kontestasi pilkada, serta penggunaan anggaran negara untuk kampanye terselubung, meskipun untuk penggunaan anggaran ini tidak terlalu spesifik,” ujarnya.
Selain keterlibatan ASN, sejumlah bentuk kerawanan di delapan kota atau kabupaten di antaranya profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. “Pada intinya kami dari Bawasalu mewaspadai dan mengantisipasi pada semua hal yang menyebabkan pelanggaran terjadi,” ujarnya.
Diketahui, kedelapan kota atau kabupaten di Jawa Barat yang menggelar pilkada serentak di 2020 adalah Kabupaten Indramayu, Cianjur, Pangandaran, Tasikmalaya, Karawang, Sukabumi, Bandung dan Kota Depok. Sementara itu, media gathering yang digelar Bawaslu Purwakarta bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, dan evaluasi peran media massa dalam pemberitaan dalam penyelenggaraan pileg dan pilpres 2019 di Kabupaten Purwakarta. “Acara ini penting dilaksanakan untuk penguatan sinergitas Bawaslu dengan awak media di Kabupaten Purwakarta,” ujar Ketua Bawaslu Purwakarta Ujang Abidin.
Dirinya mengatakan, ke depan sinergi ini tetap harus dijaga bahkan ditingkatkan. Bawaslu tanpa media bukan apa-apa. Sebab selama ini media menjadi alat strategis penyampaian pesan-pesan Bawaslu, khususnya dalam fungsi pencegahan dan pengawasan pelanggaran Pemilu. “Hasilnya, bisa diketahui pertama Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 berjalan aman lancar, dan kondusif sukses tanpa ekses,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, harian Umum Radar Karawang dinobatkan sebagai media nomor satu yang paling aktif dalam pemberitaan Pemilu 2019. Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto mengatakan, berdasarkan pengamatan yang dilakukan Komisi ASN, sering kali pelibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam kampanye pasangan calon kepala daerah terjadi karena para PNS diimingi jabatan strategis, dan karier yang baik dalam pemerintahan. “Tampaknya PNS ini dilibatkan dengan diberi harapan oleh calon kepala daerah. Kalau mereka menang, karier PNS tersebut akan beres, akan ditempatkan pada jabatan yang praktis, ada nuansa seperti itu,” ujar Tasdik.
Menurut Tasdik, upaya mobilisasi PNS seperti itu lebih banyak dilakukan oleh calon kepala daerah petahana. PNS di daerah dianggap memiliki pengaruh besar terhadap para pemilih sehingga dimanfaatkan untuk mendapat dukungan dari masyarakat. (gan/psn/jp)
