PURWAKARTA, RAKA – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Purwakarta ikut organisasi terlarang seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dipastikan tidak akan dapat promosi jabatan. Hal itu disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.
“Sejak awal memimpin saya komitmen bahwa tak ada tempat bagi ASN yang menjadi anggota organisasi yang berseberangan dengan pancasila, bahkan tidak akan mendapatkan promosi jabatan,” tegas Anne, ketika di Purwakarta, Rabu (31/7).
Untuk aturan open bidding jabatan, Anne pun memasukan wawasan kebangsaan dan nilai Pancasila sebagai salah satu persyaratan wajib. Hal itu sebagai bentuk komitmen dan kewajiban bagi setiap ASN yang ingin maju dalam promosi jabatan. “Syarat utamanya yang saya masukan itu wawasan kebangsaan dan mengerti serta paham akan nilai-nilai pancasila,” jelasnya.
Untuk mencegah paham radikal yang ada di Purwakarta, Pemkab Purwakarta akan melakukan penguatan di berbagai sektor diantaranya pendidikan, serta meminta dinas terkait untuk menjelaskan pentingnya nilai pancasila sebagai dasar negara. “Akan melakukan langkah yaitu memperkuat regulasi di bidang pendidikan. Dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, kemudian untuk pemukiman wilayah Kabupaten Purwakarta,” katanya.
Selain pendidikan, Anne pun fokus di wilayah atau lingkungan industri, karena menurutnya sektor ini paling mudah bisa dimasuki terlebih adanya pendatang sehingga pengawasan sangat perlu dilakukan. (gan)
