Birokrasi Berbelit-belit
PURWAKARTA, RAKA – Fasilitas publik yang ada di Purwakarta dinilai sulit untuk digunakan karena birokrasi yang berbelit-belit. Hal itu menjadi kendala bagi komunitas yang ada di Purwakarta untuk mengembangkan kreatifitas.
Ketua Komunitas Stand Up Comedy (SUC) Purwakarta, Fahri Fahira mengatakan, prosedur menggunakan fasilitas publik di Purwakarta cenderung ribet. Padahal, pihaknya sangat ingin menggunakan fasilitas publik yang disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta seperti Gedung Pertunjukan Bale Yudistira. “Fasilitas tersebut jelas sangat membantu pegiat komunitas seperti kami untuk mengadakan show. Tapi, prosedur penggunaannya ribet dan terkesan tidak transparan,” terangnya.
Dia menambahkan, jika tetap seperti itu, tampaknya akan sulit bagi komunitas di Purwakarta untuk berkembang. “Jelas kami ngerasain betul susahnya cari ruang publik untuk mempublikasikan karya-karya kita. Jadi, jangan pernah berharap pemuda Purwakarta bisa memiliki daya kreatifitas tinggi kalau ruang yang diciptakan hanya bagus untuk dipandang saja tapi nggak bisa digunakan,” katanya.
Pendapat serupa disampaikan Ketua Komunitas Pena dan Lensa (KOPEL), Hadi Al-Bulaqi. Menurutnya, fasilitas-fasilitas publik di Purwakarta sepertinya halnya bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu saja. Sementara, jika ingin diakses oleh komunitas seperti KOPEL, selalu saja terkendala kerumitan perizinan yang akhirnya nihil. “Fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah sangat bersifat privat tidak terbuka secara umum, terkecuali kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah saja,” ujarnya.
Dia melanjutkan, Kabupaten Purwakarta sebetulnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Hanya saja, dengan kondisi seperti saat ini, sulit bagi komunitas kreatif untuk mengembangkan dirinya. “Menurut saya lingkungan sangat penting dalam membentuk sebuah karakter seseorang, melahirkan generasi-generasi yang positif dan produktif,” ujarnya.
Jujur saja, tambahnya, ia pernah meminta izin meminjam gedung untuk festival perempuan Purwakarta 2017, tapi akhirnya tidak dikasih izin. Termasuk juga saya mendapat kabar dari teman Unit Kegitan Mahasiswa (UKM) dari salah satu kampus yang ada di purwakarta yang juga gagal menggelar festival film. “Itu juga karena masalah perizinan fasilitas yang sulit untuk ditembus,” bebernya. (ris)
