HAPUS HONORER: Aksi pegawai honorer di Purwakarta tahun lalu.
PURWAKARTA, RAKA – Penghapusan tenaga honorer dan sejinisnya yang diwacanakan pemerintah pusat, ternyata mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Menurut Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, selama ini tenaga harian lepas (THL) cukup membebani APBD. Sementara pada saat rekrutmen tidak menempuh seleksi terlebih dulu. “Jadi kualitas mereka dipertanyakan. Memenuhi standar atau tidak? Kan kita tidak tahu, begitu juga tenaga honorer di sekolah. Mereka diangkat oleh kepala sekolah,” ujar Anne, Kamis (30/1).
Dia menyebut, THL di lingkungan Pemkab Purwakarta sudah overload sehingga harus ada pengurangan. Pengurangan artinya dialihkan ke P3K atau PNS. “Biaya upah kerja mereka pada 2019 saja mencapai Rp26 miliar, memang cukup menyedot APBD,” ujarnya.
Anne pun melarang dinas terkait untuk merekrut THL dan sejenisnya karena pemerintah pusat memberikan waktu pada 2024 sudah tidak ada lagi pegawai dengan sebutan honorer atau sejenisnya. “Mereka harus sudah dialihkan ke P3K dan ASN, dan pegawai yang diakui pemerintah pusat hanya dua itu,” kata dia.
Pemkab Purwakarta sendiri akan memulai merekrut P3K tahun 2020 ini di samping pemerintah pusat membuka CPNS yang dapat diikuti oleh non PNS. “Kalau P3K dan PNS kan mengikuti seleksi terlebih dulu, jadi yang lulus dapat dikatakan memiliki standar kualifikasi. Dan diharapkan mampu membawa perubahan Purwakarta lebih baik lagi,” ujarnya. (gan)
