DPR Pantau Tahapan Pemilu di Purwakarta
PURWAKARTA, RAKA – Anggota Komisi II DPR memantau tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 di daerah. Pemantauan tersebut untuk memastikan pelaksanaan semua tahapan di daerah-daerah berjalan dengan baik profesional, transparan, akuntabel, berintegritas dan kredibel.
Sehingga kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa, semua pihak bisa mengakui dan menerima pemilu nanti. Menurutnya, jika tahapan-tahapan menuju pemilu dipersiapkan dan dilakukan dengan baik maka akan didapatkan hasil pemilu yang baik.
“Tapi kalau tahapan-tahapannya dilakukan dengan persiapan yang kurang memadai dan persiapannya juga penuh dengan persoalan, maka optimisme pemilu dengan sendirinya tidak akan berjalan dengan baik,” katanya, saat melakukan kunjungan kerja spesifik terkait tahapan pemilu di Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/2).
Menurutnya, DPR RI sebelumnya telah mengesahkan dan menyetujui PKPU terkait dengan soal pemetaan daerah pemilihan di tiap tingkatan.
“Untuk dapil DPR RI dan DPRD Provinsi itu tidak ada perubahan, dapil tetap menggunakan seperti pada Pemilu 2019 yang lalu tapi terkait dengan soal penataan dapil untuk kabupaten kota itu banyak pergeseran tentu dengan banyak pertimbangan,” ujarnya.
Saan juga menyinggung soal DPT. Dia berharap tidak ada lagi persoalan-persoalan terkait dengan data pemilih, semuanya harus akurat. “Misalnya ketika orang sudah meninggal tapi masih tercatat sebagai pemilih, orang sudah pindah masih juga ada tercatat sebagai data pemilih dan sebagainya, yang diharapkan untuk pemilu yang akan datang terkait dengan data pemilih itu harus benar-benar diawasi,” ujarnya.
Sementara, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dalam keterangannya mengatakan, untuk menyambut perhelatan pemilu maupun Pilkada 2024 mendatang, secara umum, jajaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah siap. “Sementara berkaitan dengan persoalan keakurasian DPT, kami akan meminta jaminan ketersediaan blangko e-KTP kepada pemerintah pusat. Selain itu, kita juga sudah menyosialisasikan hal-hal yang berkenaan dengan KTP digital,” katanya.
Untuk hal-hal lainnya berkaitan dengan kesiapan untuk menghadapi Pemilu 2024 beserta tahapan-tahapannya, selain terus berkoordinasi dengan unsur Forkopimda, dia juga terus melakukan komunikasi dengan jajaran penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Termasuk memitigasi berbagai potensi yang kemungkinan menjadi kendala pada tahapan tersebut.
“Melalui audensi dan koordinasi dengan kawan-kawan penyelenggara pemilu, jajaran Pemkab Purwakarta terus berupaya menjalin komunikasi dua arah, agar tahapan-tahapan pemilu di Kabupaten Purwakarta berjalan sebagai mana mestinya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada,” kata Anne.
Dia juga mengungkapkan, kunker ini juga dalam rangka silaturahmi dan juga menghadapi Pemilu 2024, termasuk berdiskusi berkaitan dengan isu-isu krusial dalam pemilu mendatang.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Purwakarta Ahmad Ikhsan Faturrahman mengatakan, secara umum persiap pemilu berjalan sesuai tahapan, meskipun ada sedikit kendala, tapi lebih ke teknis.
“Misalnya dari silon saat tahapan DPD, tapi itupun, alhamdulillah sudah ada solusinya dan secara hirarkis, KPU Purwakarta selalu berkoordinasi dengan para pihak terkait. Sementara dari sisi SDM, seperti PPK sudah ada PPS sudah ada dan pantarlih juga sudah ada, berarti KPU Purwakarta sudah siap dalam suksesi penyelenggaraan pemilu serentak 2024,” kata Ikhsan. (gan)
