DIBUKA : Proses pembukaan Kongres I Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) dengan pemukulan gong.
PURWAKARTA, RAKA – Bertempat di Graha Vidia Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) menggelar kongres I.
Kongres sendiri dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Daddy Iskandar. Selain dihadiri sejumlah pejabat, turut hadir pula Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2006, Hadi Poernomo sebagai pembicara.
Ketua Umum AKP2I Suherman Saleh mengatakan, AKP2I hadir membantu wajib pajak untuk mengerti undang-undang, mengerti tentang perpajakan sehingga mampu meningkatkan pajak negara. “Wajib pajak tidak usah takut menghadapi pajak, asalkan konsisten bekerja melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan aturan,” ungkapnya, Minggu (16/2).
Ia mengatakan, pada umumnya wajib pajak biasanya hanya bagaimana meraup keuntungan besar, tapi yang memahami berapa besar pajak yang harus dikeluarkan, konsultan pajak yang memahami hal itu. “AKP2I hadir untuk mengatasi hal itu, memberikan pemahaman berapa besar pajak yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha,” katanya.
Selain itu, Suherman juga menyinggung soal big data perpajakan untuk mendorong keterbukaan bagi wajib pajak dengan memberikan edukasi serta penambahan wawasan tentang keterbukaan pajak. “Tentu ini menjadi sumbangan dari AKP2I untuk meningkatkan penerimaan, dengan mendorong kesadaran wajib pajak membayar sesuai dengan fakta dan aturan perundang-undangan,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Mantan Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2006 Hadi Purnomo menyebut, korupsi bisa dicegah lewat big data pajak.
Menurutnya, big data meningkatkan peningkatan pajak dan menangkal korupsi. “Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP ini menjadi cikal bakal big data pajak,” ujar pria yang juga mantan Ketua Badan Pemeriksaan Keungan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2009-2014 itu.
Hadi juga mengungkapkan, aturan tersebut mengisyratkan tiada rahasia untuk akses informasi keuangan demi kepentingan perpajakan. “Big data sebagai link and match untuk mencegah korupsi juga bisa menyejahterakan masyarakat. Peran konsultan juga sangat penting untuk bermitra bekerja dengan Dirjen Pajak,” katanya.
Dilain pihak, Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengakui, memang big data sangatlah penting dalam meningkatkan sistem perpajakan. “Kami telah dapatkan data-data keuangan dari sejumlah instansi, seperti perbankan, asuransi, dan lembaga keungan lainnya. Jadi, apa yang diharapkan Pak Poernomo sudah tampak,” ujarnya.
Hestu juga menyebut nantinya ketika ditemukan wajib pajak tak melaporkan pajaknya, pihaknya pun akan langsung mengkonfirmasikannya agar para WP bisa segera mengeluarkan kewajibannya. “Kami juga bakal tingkatkan sisi perolehan data dengan menggunakan sistem yang baik yang mampu mengolah data secara efisien dan digunakan DJP,” ujarnya.
Sementara dalam kongres itu, Mantan Kepala Ka Kanwil Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Suherman Saleh kembali terpilih secara aklamsi menjadi ketua umum dalam Kongres ke I Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) di Purwakarta.
Terpilihnya Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Muttaqien Purwakarta menjadi ketua umum AKP2I berdasarkan penilaian pengurus dari berbagai daerah yang menginginkan dirinya kembali memimpin AKP2I. (gan)
