Parpol di Daerah Bicara Koalisi Partai Islam
IKUT ARAHAN DPP: Ketua DPD PAN Kabupaten Purwakarta H Aming bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN Zulkifli Hasan.
PURWAKARTA, RAKA – Wacana pembentukan poros koalisi partai Islam sebagai sebuah gagasan dalam demokrasi dianggap cukup penting dipikirkan oleh semua komponen masyarakat dan partai politik. Meskipun wacana tersebut dianggap masih terlalu dini.
Menurut Ketua DPD PKS Kabupaten Purwakarta Moh Arief Kurniawan, wacana pembentukan poros partai Islam untuk Pilpres 2024 tersebut dinilai terlalu dini untuk dibahas lebih jauh, ditambah konsep terkait poros partai Islam itu adalah konsepnya pengurus di tingkat pusat karena menyangkut Pilpres.
“Jika diamati dengan seksama, gagasan (poros partai Islam 2024) ini kan untuk keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia, dan diperbolehkan. Jadi memang penting memiliki sebuah gagasan untuk semua komponen masyarakat, apalagi partai politik. Harus punya lebih banyak lagi gagasan” kata Arief. Sabtu (17/4) lalu.
Partai-partai Islam di Indonesia, seperti PKS, PPP, PKB, hingga PBB masing-masing, kata Arief, mungkin telah berkomunikasi dan akan mencoba menawarkan gagasan untuk membuat dinamisasi perpolitikan di Indonesia. Sehingga wacana yang tengah bergulir tersebut dirasa sah-sah saja untuk sebuah kompetisi.
“Saya sampaikan demokrasi kita ini memang didorong untuk berkompetisi. Tapi ingat kompetisinya yang sehat juga fair play. Jadi, apa salahnya jika gagasan itu sesuai konstitusi. Yang jadi masalah kan jika tak sesuai konstitusi,” ujar pria yang akrab disapa Haji Akur ini.
Apalagi Indonesia terkenal dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Sehingga gagasan poros partai Islam 2024 sah menurutnya. Dia juga menanggapi terkait adanya komentar di media-media untuk tidak membawa-bawa politik identitas. “Justru politik itu adalah sebuah identitas kan. Jadi, jika tak boleh bawa identitas maka identitas yang mana yang tak boleh? Lagipula kan ini wujud dari ke-bhinekaan yang menghargai bermacam identitas,” tuturnya.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Purwakarta Sona Maulida Roemardi mengatakan, Poros koalisi partai politik dengan latar belakang apapun layaknya mengedepankan visi kebangsaan yang holistik dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan bagi seluruh warga bangsa. “Terlepas dari apapun latar belakangnya, warnanya, ideologinya, ketika berbicara arah politik bangsa dan negara maka kepentingan rakyat menjadi yang utama,” ujarnya.
Menurutnya, arah politik PKB adalah politik kesejahteraan. Artinya, langkah-langkah atau strategi politik partai tersebut harus berkorelasi dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Saat ditanya apakah PKB sepakat dengan wacana pembentukan poros koalisi partai Islam yang digulirkan sejumlah pihak, ia menjawab, “Kalau koalisinya hanya sebagai gimmick politik, kita tidak sepakat,” ujar Sona.
Terpisah, Ketua DPD PAN Kabupaten Purwakarta Aming menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PAN. “Soal itu ranahnya DPP, jadi saya akan fatsun pada keputusan DPP PAN,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta itu, singkat.
Hasil Pileg 2019 telah menegaskan eksistensi partai Islam di Kabupaten Purwakarta. Setidaknya terdapat 15 kursi legislatif di DPRD Purwakarta yang komposisinya diisi oleh partai Islam, diantaranya PKB 6 kursi, PKS 5 kursi serta PAN dan PPP masing-masing 2 kursi. (gan)
