Pilkades Serentak Purwakarta Dijaga 1.250 Pasukan Gabungan

JAGA PILKADES: Kapolres Purwakarta AKBP Suhardi Hery Haryanto menjelaskan pilkades serentak Purwakarta bakal melibatkan 1.250 tenaga keamanan gabungan.

PURWAKARTA, RAKA – Sebanyak 1.250 personel gabungan bakal diterjunkan untuk mengamankan pilkades serentak Purwakarta 16 Oktober 2021 mendatang. Ribuan pasukan tersebut berasal dari dari personel Polri, TNI, Dishub dan Satpol PP Kabupaten Purwakarta. Bahkan, pasukan tersebut juga akan di-back up personel dari Polda Jabar. Seluruhnya akan dikerahkan untuk mengamankan 170 desa yang menggelar pilkades. “Yang membackup kita dalam pengamanannya pilkades serentak ini, termasuk dari TNI, Satpol PP, maupun Polres terdekat seperti Polres Karawang dan Polres Subang,” ujar Kapolres Purwakarta AKBP Suhardi Hery Haryanto dalam rapat koordinasi persiapan pengamanan pilkades serentak 2021 di Aula Sarja Arya Rancana, Mapolres Purwakarta, Selasa (12/10).

Hery menjelaskan, pengamanan pilkades menjadi atensi dari TNI, Polri dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta guna mencegah terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan. Upaya-upaya pencegahan terhadap potensi konflik selama tahapan maupun pelaksanaan pilkades, lanjutnya, menjadi bagian dari materi pembahasan rapat. Termasuk memetakan daerah-daerah rawan konflik. “Saling mendukung dan menjaga kondusifitas di antara seluruh pihak yang terlibat, menjadi kunci keamanan pelaksanaan pilkades,” tandasnya.

Dia berharap, masyarakat mengikuti proses demokrasi di tingkat desa itu dengan baik. “Pilihan boleh berbeda, tetapi persatuan, persaudaraan dan kerukunan harus tetap kita jaga,” harapnya. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, pilkades serentak perlu dipersiapkan secara matang dan terkoordinasi, khususnya dalam hal pengamanan yang melibatkan berbagai pihak terutama unsur Pemda dengan TNI-Polri.

Sehingga, dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan kesehatan pada proses pilkades serentak Purwakarta. “Semua pihak jangan hanya berfokus pada pencegahan hal-hal yang mengarah pada konflik dan sengketa pilkades semata, tetapi juga harus mengedepankan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin sehingga segala potensi penyebaran pandemi Covid-19 bisa diminimalisir,” pungkasnya. (gan)