Radarkarawang.id – Setelah tahun 2025 yang berat berakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mencatat realisasi pendapatan daerah 2025 tidak capai target.
Pemkab Karawang hanya meraih pendapatan sebesar 91,71 persen dari target sebesar Rp5,89 triliun. Pendapatan ini pemkab capai dari berbagai sumber.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang, Eka Sanatha menyampaikan hingga 28 Desember realisasi pendapatan sebesar Rp5,40 triliun.
Jumlah ini setara dengan 91,71 persen dari target yang telah Pemkab Karawang tetapkan sebesar Rp5,89 triliun di awal tahun 2025.
Untuk realisasi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,05 triliun atau 93,02 persen dari target Rp2,20 triliun.
Baca Juga: Purwasari Punya Camat Baru
Kemudian pendapatan transfer daerah terealisasi Rp3,28 triliun atau 90,90 persen dari target Rp3,61 triliun. Sedangkan pendapatan daerah lain-lain yang sah tercatat mencapai Rp73,79 miliar atau 92,32 persen dari target Rp79,93 miliar.
“Jika membandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 lebih rendah,” kata Eka melanjutkan.
Tidak hanya itu, Eka mengulas kembali, catatan pendapatan daerah Kabupaten Karawang pada 28 Desember 2024, realisasinya mencapai 95,83 persen.
Sementara untuk belanja daerah, realisasi hingga akhir Desember 2025 tercatat sebesar Rp5,3 triliun atau 83,39 persen dari total Rp6,35 triliun.
“Realisasi belanja tahun ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 84,63 persen,” kata Eka menjelaskan.
Eka menyampaikan sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Karawang dengan capaian realisasi belanja tertinggi, yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dengan capaian 94,74 persen.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 89,99 persen, Kesbangpol 89,82 persen, Dinkop dan UKM 89,52 persen, serta Dishub 87,69 persen.
Di tahun 2026 ini, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Karawang untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah yang besar di tengah efisiensi.
Dana transfer yang berkurang dari pemerintah pusat, membuat pemerintah daerah harus memutar otak lebih keras lagi dalam memenuhi pendapatan daerah.
Sehingga, semua program yang sudah pemerintah daerah rencanakan bisa berjalan dengan maksimal dan masyarakat rasakan manfaatkan untuk kemajuan daerah. (jpg/asy)
