PURWAKARTA, RAKA – Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 semakin dekat. Belum lama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta telah melantik ratusan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dari ratusan panitia penyelenggara Pilkada tingkat desa dan kecamatan yang telah dilantik tersebut, diduga terdapat banyak calon titipan dalam perekrutannya.
Hal tersebut berdasarkan keterangan seorang pendaftar yang tidak mau disebutkan namanya kepada Radar Karawang. Ia mengatakan, perekrutan panitia penyelenggara seharusnya dilakukan berdasarkan penilaian yang sesuai dengan peraturan yang ada serta harus dilakukan secara objektif tanpa pandang bulu. Dirinya menyebut, alih-alih dilakukan secara objektif, perekrutan panitia penyelenggara tingkat desa dan kecamatan di Purwakarta harus memiliki koneksi atau hubungan dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut. “Sudah jadi rahasia umum, kan harus ada rekomnya dari siapa. Kalau saya kan orang biasa yang gak punya kenalan mau bergantung sama siapa,” ucap pria tersebut, Senin (26/5).
Menurutnya, selain penilaian Computer Assisted Test (CAT), penilaian lainnya yang dilakukan saat proses perekrutan tidak memiliki standar yang jelas. Sehingga dalam penilaian tersebut diduga dapat terjadinya kecurangan yang mungkin sajaa dilakukan oleh oknum tertentu. “Tes nya itu kan standarnya gak jelas, kecuali yang tes CAT. Soalnya pake sistem komputer kalau CAT,” ujarnya.
Saat digali lebih dalam oleh Radar Karawang perihal nama titipan dan oknum yang terlibat dalam perbuatan tersebut, pria tersebut enggan membeberkannya. Pasalnya, dirinya tidak memiliki bukti yang cukup kuat sehingga di khawatirkan hal tersebut menimbulkan tuduhan yang tidak mendasar. “Saya gabisa sebutin siapa-siapanya, soalnya gapunya bukti yang kuat, tapi saya tahu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dirinya sudah merelekan bahwasanya tidak lolos menjadi panitia penyelenggara dalam Pilkada 2024. Namun, menurutnya alangkah lebih baik jika kedepannya perekrutan tersebut dilakukan secara jujur dan objektif agar semua orang memiliki kesempatan yang sama. “Saya sih gak apa-apa, mungkin memang belum rezekinya,” tambahnya.
Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Purwakarta, Dian Hadiana belum dapat memberikan tanggapan terkait adanya dugaan tersebut. Pasalnya, hingga tulisan ini sampai ke meja Redaksi Radar Karawang, yang bersangkutan belum memberikan jawaban saat dihubungi oleh Radar Karawang melalui whatsapp dan telpon. (yat)
