KARAWANG, RAKA – Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari menyinggung pembangunan di Karawang tidak terarah, termasuk dalam pemberantasn rentenir tidak optimal.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang mengakui rentenir menjadi salah satu faktor masalah pembangunan di Karawang.
“Kitakan di TPAD, khususnya dalam setiap kesempatan kaya tadi di apel, mencoba terus pantau, coba terus monitoring pertumbuhan pebangunan di Bapenda sejauh mana bisa menangkap aspirasi yang timbul di masyarakat. Ya kalau memang belum sempurna pasti ya, seperti penanganan rentenir sebetulnya bukan belum dilaksanakan, hanya keinginan pimpinan untuk fokus di satu SKPD kemudian disiapkan dana di satu, katakanlah unit perbankan, ini belum secara utuh ya kita lakukan, nanti kita akan evaluasi kendalanya seperti apa,” ungkap Samsuri, penjabat Sekda Kabupaten Karawang, Senin (29/4) kemarin.
Dia belum mengetahui secara pasti, apa penyebabnya, apakah terkendala regulasi atau ada persoalan lain. “Tapi kalau secara umum, sebetulnya ada uang di LKM, lembaga keuangan mikro, permodalan yang ada di kita instruksi bupati juga kan sudah sangat jelas ya, coba LKM juga menjangkau kelompok kelompok kecil masyarakat ya, yang hari ini banyak bersentuhan dengan bank emok misalnya seperti itu. Ini yang tolong saya minta kepada temen-temen dilapangan untuk bisa mengkaper karena itu program- program bagus oleh bupati, wakil bupati bahwa rentenir ini sesuatu yang tidak bagus untuk pembangunan di Karawang,” ungkapnya.
Mengenai pengangguran, lanjutnya, sebetulnya penegakan perda sudah dilakukan dengan persentase 60 persen penduduk Karawang dan 40 persen dari luar Karawang. “Memang dalam rekruitmen ini sebetulnya dilakukan 40 banding 60. Tapi 60 ini katakanlah ada skill-skill tertentu yang diperlukan, tapi tidak bisa terpenuhi ini jugakan akan jadi masalah ya, ini budaya kerja orang Karawang,” ungkapnya.
Oleh karena itu, tambah Samsuri, penyebaran ketenaga kerjaan perlu dioptimalkan. “Kenapa? Karena SMK-SMK yang mohon maaf ya, banyaknya itukan di sekitaran Karawang, Cikampek, Klari, sementara akses perusahaan banyak ngambil yang di SMK. Contoh Toyota misalnya, yang saat ini kerjasama dengan SMK 1 sekarang ditanya siapa sih murid murid SMK kelas 1 kalau sistim rayonisasi itu pasti sekitaran orang Karawang Barat, Telukjambe sehingga anak yang tidak sekolah di SMK Pakisjaya, Batujaya, Cilamaya tidak terakomodir,” katanya.
Samsuri meminta, SMK di daerah menyiapkan siswa yang memiliki skill yang dapat bersaing di dunia industri. “Bagaimana pelosok-pelosok daerah SMK-nya bisa menyiapkan skill pelajar yang dibutuhkan oleh perusahaan,” paparnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Karawang H Ahmad Zamakhsyari mengakui, selama empat tahun mendampingi Bupati Cellica Nurachadiana, belum maksimal dalam bekerja. Pria yang akrab disapa Jimmy ini melihat, pembangunan di Karawang saat ini tidak terarah. “Pembangunan masih belum terarah, ekonomi masih sangat terpuruk dengan menjamurnya rentenir disetiap pelosok,” ujarnya, kepada Radar Karawang, Minggu (28/4) kemarin.
Selain itu, lanjutnya, pengangguran juga semakin banyak dan masyarakat masih terjerat rentenir. “Pengangguran masih sangat banyak. Untuk mengatasi bank rentenir sudah saya ajukan berkali-kali, untuk mengatasi pengangguran juga sudah saya lakukan berulang-ulang. Saya minta maaf belum bisa maksimal,” katanya.
Meski tahu kondisi masyarakat, Jimmy mengklaim tidak mampu membenahi sendiri persoalan tersebut karena terkendala kebijakannya yang terbatas. “Kebijakan,” singkatnya.
Sementara itu Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, saat dihubungi melalui pesan singkat, hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan mengenai persoalan di Karawang. (apk)
