radarkarawang.id – Ribuan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang kembali menagih pencairan uang kadeudeuh yang selama bertahun-tahun belum dibayarkan oleh pengurus Korpri Karawang.
Setiap pensiunan seharusnya menerima Rp14 juta, tetapi hingga kini dana tersebut belum direalisasikan. Asep, salah seorang pensiunan PNS, menyampaikan bahwa uang kadeudeuh itu merupakan hasil tabungan yang dipotong secara rutin dari gaji mereka selama masih aktif bekerja.
“Setiap bulan saat masih aktif menjadi PNS, kami wajib menyetor Rp100 ribu ke Korpri. Jadi, kami menuntut hak kami setelah menjalankan kewajiban,” ujarnya. Pemotongan iuran tersebut dilakukan secara otomatis melalui bank, sehingga setiap bulan gaji para PNS terpotong Rp100 ribu sebagai iuran Korpri. Asep menuturkan bahwa hampir setiap tahun para pensiunan menagih hak mereka, namun pencairan tak kunjung dilakukan.
Berdasarkan ketentuan organisasi Korpri, iuran selama masa kerja itu semestinya dikembalikan dalam bentuk kadeudeuh senilai Rp14 juta per orang. Namun, hasil rapat bersama pengurus Korpri Karawang yang baru pada Senin (1/12) memutuskan bahwa para pensiunan hanya akan menerima Rp7 juta. Ia mengaku kecewa atas kebijakan tersebut.
“Sebelumnya para pensiunan menerima Rp14 juta. Mengapa sekarang setelah pergantian pengurus, kami hanya mendapatkan Rp7 juta? Sisanya ke mana?” kata Asep.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Korpri Karawang, Gerry S. Samrodi, menjelaskan bahwa pembatasan nilai kadeudeuh dilakukan karena kondisi anggaran Korpri saat ini tidak mencukupi. “Ini bukan berasal dari iuran bulanan yang mereka bayarkan selama menjadi ASN. Ini hanya bentuk kadeudeuh sebagai apresiasi.
Karena mempertimbangkan efisiensi anggaran, kami hanya bisa memberikan Rp7 juta,” ujarnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat 1.191 pensiunan PNS Pemkab Karawang yang pensiun pada rentang tahun 2016 hingga 2024 yang hingga kini belum menerima uang kadeudeuh.
Diperkirakan dana sekitar Rp7 miliar yang diperuntukkan bagi kadeudeuh pensiunan tersebut masih mengendap di kas Korpri Karawang. Para pensiunan berharap Korpri dapat menyelesaikan persoalan ini secara transparan dan memenuhi hak mereka sesuai ketentuan organisasi.(jpn/mra)
