JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia secara resmi mengumumkan pembukaan tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah haji reguler tahun 1448 H/2027 M. Proses pelunasan ini dijadwalkan dimulai pada Selasa, 10 November 2026, dengan merujuk pada regulasi teknis mengenai penetapan kuota, besaran biaya, serta petunjuk tata cara pelunasan musim haji terkait.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah, Nurchalis, memberikan imbauan kepada seluruh jemaah haji reguler yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan untuk segera menindaklanjuti jadwal pelunasan yang telah ditetapkan.
“Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif,” tegas Nurchalis di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Prosedur pelunasan Bipih Reguler Tahun 1448 H/2027 M akan dilaksanakan dalam dua tahapan pada setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. Tahap pertama berlangsung dari 10 November hingga 10 Desember 2026, yang diperuntukkan bagi jemaah lunas tunda, jemaah alokasi kuota tahun berjalan, dan prioritas jemaah lanjut usia.
Apabila masih terdapat sisa kuota, tahap kedua akan dibuka pada 16 hingga 31 Desember 2026. Tahap ini ditujukan bagi jemaah yang mengalami kegagalan sistem pada tahap pertama, pendamping lansia, jemaah disabilitas beserta pendampingnya, jemaah terpisah mahram, jemaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing KBIHU.
Nurchalis menjelaskan bahwa skema dua tahap ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyerapan kuota di setiap daerah secara transparan. “Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jemaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal,” tambahnya.
Pada musim haji 1448 H/2027 M, pemerintah menetapkan total kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah. Jumlah tersebut terdiri atas 191.419 kuota jemaah tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lansia, 871 kuota pembimbing KBIHU, dan 864 kuota Petugas Haji Daerah. Setiap jemaah mendapatkan subsidi Nilai Manfaat dari BPKH rata-rata sebesar Rp43.817.526,35 serta dukungan Pemerintah sebesar Rp3.200.000,00.
Berikut adalah rincian besaran Bipih yang harus dibayarkan jemaah berdasarkan embarkasi:
- Embarkasi Aceh: Rp43.695.779,00
- Embarkasi Medan: Rp44.020.279,00
- Embarkasi Padang: Rp44.148.779,00
- Embarkasi Balikpapan: Rp49.891.779,00
- Embarkasi Banjarmasin: Rp50.128.779,00
- Embarkasi Lombok: Rp50.366.779,00
- Embarkasi Batam: Rp51.531.279,00
- Embarkasi Palembang: Rp52.161.279,00
- Embarkasi Solo dan Yogyakarta: Rp52.710.779,00
- Embarkasi Jakarta: Rp53.543.779,00
- Embarkasi Kertajati: Rp55.101.279,00
- Embarkasi Makassar: Rp55.428.465,00
- Embarkasi Surabaya dan Dhoho: Rp58.146.279,00
Persyaratan pelunasan meliputi status aktif di SISKOHAT, usia minimal 16 tahun per 10 April 2027, kepesertaan aktif Program JKN, serta pemenuhan syarat istitaah kesehatan. Selain itu, jemaah belum pernah berhaji atau sudah berhaji minimal 18 tahun yang lalu. Khusus prioritas lansia, kriteria yang ditetapkan adalah usia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dengan waktu pendaftaran sebelum 10 April 2022.
Pembayaran dapat dilakukan melalui BPS Bipih dengan nominal sebesar selisih Bipih embarkasi dikurangi setoran awal dan saldo Rekening Virtual. Transaksi tersedia melalui ATM, mobile banking, maupun kas keliling. Setelah pelunasan, jemaah wajib menyerahkan bukti bayar ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota setempat.
“Kami berharap seluruh jemaah yang masuk alokasi kuota dapat memanfaatkan tenggat waktu pelunasan ini sebaik-baiknya dan segera melapor ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota setempat setelah pembayaran selesai, agar proses pemberkasan dokumen dokumen perjalanan dan pendorongan kloter berjalan tertib, aman, dan tepat waktu,” pungkas Nurchalis.
