PURWAKARTA, RAKA – Sebanyak 203 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya, Jumat (19/12).
Pelantikan dalam jumlah besar tersebut dinilai menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pengisian jabatan kosong sekaligus memperkuat kinerja birokrasi.
Pelantikan yang berlangsung di Bale Linuhung, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tersebut, dipimpin Sekretaris Daerah Purwakarta, Sri Jaya Midan.
Ia menyampaikan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan kali ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Midan, pelantikan pejabat bukan sekadar proses administratif, melainkan bentuk kepercayaan negara yang harus dijawab dengan kinerja dan integritas. Ia menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik dituntut segera beradaptasi dan menunjukkan hasil kerja nyata.
“Jabatan ini adalah amanah. ASN harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan menjaga etos kerja dan tanggung jawab di setiap tugas yang diemban,” ujar Midan, Jum’at (19/12).
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh perangkat daerah. Menurutnya, pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel harus menjadi standar kerja aparatur pemerintahan di Purwakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan pesan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein agar para pejabat yang baru dilantik langsung bekerja tanpa menunggu proses serah terima jabatan. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya menjaga efektivitas kerja birokrasi di tengah dinamika kebutuhan masyarakat.
“Bupati berpesan agar tidak ada seremonial serah terima jabatan. Mulai hari kerja berikutnya, para pejabat diminta langsung menjalankan tugas di unit kerja masing-masing dan fokus pada kerja nyata,” katanya.
Adapun rotasi dan pelantikan 203 pejabat tersebut tercatat sebagai salah satu yang terbesar di lingkungan Pemkab Purwakarta. Selain mengisi kekosongan jabatan, penataan birokrasi tersebut bertujuan menempatkan aparatur sipil negara sesuai kompetensi serta meningkatkan kepekaan sosial dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.
Midan menambahkan bahwa ASN memiliki peran penting sebagai ujung tombak pemerintahan daerah. Oleh karena itu, profesionalisme dan responsivitas aparatur menjadi faktor utama dalam mendukung visi pembangunan daerah.
“ASN adalah garda terdepan pemerintahan. Mereka harus mampu melaksanakan kebijakan sekaligus hadir sebagai pelayan masyarakat yang responsif,” ujarnya. (yat)
