DIALOG: Anggota DPRD Jawa Barat berdialog dengan KPU Kabupaten Karawang.
KARAWANG, RAKA – Satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada Karawang 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan ke kantor KPUD Karawang.
Beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan (dapil) 10 ini hadir ke kantor KPU Karawang untuk memantau kondisi pra pilkada yang akan digelar di Kota Pangkal Perjuangan.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menuturkan, berdasarkan hasil kunjungannya bersama beberapa dewan di dapil 10 itu, pihaknya mendapat laporan dari ketua KPU Karawang bahwa keseluruhan logistik untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sudah terdistribusi. “Kami mencoba mendalami kondisi terakhir persiapan pilkada. Logistik, biaya operasional dan honor sudah terdistribusi,” katanya, kepada Radar Karawang, Selasa (8/12).
Legislator yang akrab disapa Gus Ahad dari Fraksi PKS ini mengatakan, dari hasil kunjungannya ke kantor KPU Karawang, diketahui adanya beberapa anggota KPPS yang hasil rapidnya reaktif sehingga harus dilakukan isolasi mandiri. Tetapi, pelaksanaan pilkada tetap bisa berjalan. KPPS yang non reaktif tetap bisa bertugas melaksanakan kegiatan pemungutan suara pada hari H. “Semuanya yang reaktif tidak ada yang lebih dari tiga orang. Dari tujuh KPPS kalau masih ada lima orang yang oke ya tidak masalah,” ucapnya.
Diteruskannya, pada kesempatan tersebut ia juga ingin memastikan jika proses pelaksanaan Pilkada Karawang tetap menerapkan protokol kesehatan. Sehingga tidak terjadinya penyebaran covid-19 usai pilkada. Menurutnya, secara umum ia melihat jika KPU Karawang paling refresentatif diantara KPU kabupaten lain yang ada di Jawa Barat. Secara kesiapan dan semua proses selama tahapan sudah sesuai dengan ketentuan. “Ada komitmen tentang integritas dan profesionalitas. Kami sepakat untuk menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu tidak mengurangi satu suara pun dari KPPS hingga penetapan,” pungkasnya. (nce)
