CILAMAYA WETAN, RAKA – Siapa yang tidak pusing jika anggaran yang turun setahun sekali, direcoki oleh oknum LSM dan wartawan. Jumlahnya pun tidak seberapa, hanya Rp2 juta per lembaga Diniyah Taklimiyah Awaliyah (DTA).
Seorang kepala DTA yang meminta dirahasiakan namanya mengaku, pihaknya kerap dituduh memotong anggaran Biaya Operasional Perawatan Fasilitas (BOPF). “Ujung-ujungnya malah minta jatah uang,” ungkapnya kepada Radar Karawang.
Hal itupun akhirnya membuat dia risih. Karena anggaran yang tidak seberapa itu harus dipusingkan dengan urusan seperti itu. “Jujur, SDM pengelola DTA ini kadang-kadang belum mumpuni dalam mengelola keuangan, laporan dan ajuannya, tapi bukan berarti kelemahan ini dimanfaatkan oknum menguras DTA,” sesalnya.
Ketua Kelompok Kerja Diniyah Taklimiyah Awaliyah (KKDT) Kabupaten Karawang, Zaini Asikin berharap, para kepala DTA bersabar menghadapi oknum tersebut. Terpenting pengelolaan keuangan tidak keluar dari aturan. “Mudah-mudahan para kepala DTA diberi kesabaran. Dan jangan keluar dari aturan yang telah ditentukan,” katanya.
Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Karawang Agus Solahudin mengakui, ada banyak informasi yang diterimanya kaitan maraknya oknum yang sering merecoki BOPF DTA. “Kalau memeras keuangan, sikap itu tidak bisa ditoleransi karena melanggar etika jurnalistik, maupun peraturan tentang ormas,” katanya. (rud)
