KARAWANG, RAKA – Para tenaga honorer menuntut Pemerintah Kabupaten Karawang membayar mereka setiap bulan. Tidak tiga bulan sekali, bahkan enam bulan sekali seperti yang kerap terjadi selama ini.
Tuntutan tersebut, merupakan salah satu poin yang disuarakan Forum Honorer Kategori II Indonesia (FHK2I) Karawang saat melakukan hearing dengan Komisi D DPRD Karawang di ruang rapat DPRD, Rabu (3/10) siang.
Ketua FHK2I Karawang Ahmad Gojali mengatakan, saat ini yang dibutuhkan oleh honorer K2 adalah pencairan honor yang konsisten dilaksanakan per bulan. Dirinya yakin, pencairan tiap bulan bisa menunjang kesejahtraan para pegawai honorer K2. “Kalau bisa menerima 1 juta saja per bulan, itu bisa sejahtera. Asalkan honor yang diterima bisa konsisten setiap bulan,” ujarnya, kepada Radar Karawang.
Menurutnya, saat ini Surat Keputusan Bupati bagi honorer K2 bukan hal yang paling dibutuhkan. Karena yang bisa menunjang kesejahteraan para pegawai K2 bukan sebatas SK, namun honor yang diberikan secara konsiten. “Gak begitu butuh SK yang dibutuhkan itu SK PNS dari pusat. Jangan sampai para honorer ini memikirkan perut keluarganya sampai lupa mengajar,” ungkapnya.
Kasubag Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Karawang Nurhayati mengatakan, berdasarkan aturan yang berlaku, pencairan honor K2 per bulan bisa saja dilaksanakan. “Ini termasuk belanja tidak langsung, itu sah sah aja. Bisa saja bisa dicairkan setiap bulan,” kata dia di tempat yang sama.
Wakil Ketua Komis D DPRD Karawang Endang Sodikin mengatakan, pertemuan FHK2I bersama SKPD terkait dalam rangka merumuskan formulasi yang tepat, sesuai dengan kebutuhan para pegawai non PNS. “Dari hearing ini telah memunculkan 6 poin kesepakatan yang ditandatangani bersama,” pungkasnya. (acu)
