RADAR KARAWANG, – Politik adalah cara mempengaruhi seseorang. Metode dan caranya beragam. Mulai dari level kepala desa hingga presiden. Namun yang pasti, masyarakat sudah memahami jika menjelang pencoblosan, biasanya ada tim sukses yang bagi-bagi uang alias serangan fajar.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Radar Karawang, rupa-rupa kelicikan peserta pemilihan kepala daerah seperti pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur hampir bisa dipastikan selalu menebar uang, agar bisa meraih dukungan masyarakat. Setali tiga uang, masyarakat pun ada yang mengharapkan uang sogokan itu. Selain uang sogokan, banyak cara dilakukan pasangan calon agar bisa meraih dukungan. Diantaranya, melakukan kampanye yang bersifat negatif, menyebarluaskan informasi palsu atau menjelek-jelekan kandidat lawan dengan tujuan mempengaruhi persepsi pemilih. Pemalsuan identitas dan suara ganda, penggunaan identitas palsu atau pemalsuan dokumen untuk memberikan suara lebih dari satu kali dalam pemilu. Penyalahgunaan sumber daya negara melalui penggunaan fasilitas atau sumber daya negara untuk kepentingan kampanye pribadi atau partai tertentu. Pelanggaran kode etik, seperti melanggar etika dan norma penyelenggara pemilu, seperti tidak menjalankan tugas sesuai dengan sumpah dan janji yang diucapkan sebelumnya. Manipulasi surat suara melalui pencurian atau penggantian surat suara, atau tindakan lain yang merusak integritas hasil pemilihan. Mengancam atau mengintimidasi pemilih atau peserta pemilu untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Ketidakpatuhan terhadap prosedur atau mekanisme administratif yang dapat mempengaruhi jalannya tahapan pemilu, seperti pencatatan data yang tidak akurat atau ketidakpatuhan terhadap jadwal pemilu. Memanipulasi atau mendominasi media massa dengan cara yang tidak adil untuk mendukung satu kandidat atau partai politik. Menyebabkan pembatasan akses informasi atau kebebasan berpendapat yang dapat mempengaruhi pemilih dalam membuat keputusan.
Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Kedua ancaman ini perlu diantisipasi agar Pilkada berjalan dengan aman dan lancar. “Potensi ancaman ini perlu diantisipasi sejak dini agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Ratna Dewi Pettalolo.
Politik uang, sambung Ratna Dewi, menyebabkan konflik antara peserta Pilkada dengan penyelenggara. Pada Pilkada Serentak 2024, praktik ini mengalami perubahan seiring dengan maraknya penggunaan platform digital dalam transaksi keuangan. Sedangkan ASN yang melanggar prinsip netralitas akan membuat konflik antara peserta dengan birokrasi. Konflik ini diprediksi melonjak signifikan seiring dengan dimulainya tahapan pelaksaan Pilkada 2024.
“Money politics akan banyak (terjadi) menggunakan teknologi digital. Sedangkan konflik peserta dengan birokrasi bisa dipicu oleh motif mempertahankan jabatan, hubungan kekeluargaan atau kekerabatan, serta intervensi dari pimpinan atau atasan,” ungkapnya. (psn)
