KLARI, RAKA – Sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan Jalan Raya Klari. Anggota Polek Klari rutin menggelar pengaturan lalu lintas setiap pagi dan sore hari.
Panit II Lantas Polsek Klari Aiptu Eman Suwandi dan Brigadir Supriyanto dan Anggota Dishub tidak pernah berhenti dan lelah untuk menjalankan rutinitas tersebut. “Kami melakukan pengaturan arus lalu lintas di pertigaan dan depan Pasar Kosambi,” ujar Eman dikutip dari web resmi Polres Karawang.
Bukan hanya itu, tambahnya, yang parkir sembarangan serta arah pertigaan Telagasari juga ditertibkan. Hal tersebut dialkukan guna mengantisipasi pengendara speda motor yang melawan arah. “Agar tidak ada kecelakaan juga,” ujarnya.
Ia juga meyampaikan, hal itu juga dilakuan untuk antisipasi karyawan yang mau masuk kerja dan anak sekolah mau sekolah agar bisa berjalan lancar dan sampai tujuan tepat waktu. “Arus lalin padat, tapi lancar. Kendaraan didominasi oleh R2 yang mau kerja,” jelasnya.
Ia menyampaikan, kegiatan protap pagi tersebut merupakan upaya kepolisian khususnya Polsek Klari dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Jadi dapat memberikan rasa aman dan lancar di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Sementara sebelumnya diberitakan, kerap menjadi titik macet warga meminta jalan depan Pasar Kosambi, Kecamatan Klari dibangun flyover. Hal itu disampaikan saat anggota DPRD Karawang Saepudin Permana menggelar reses di Perum Panorama Indah, Purwasari, Sabtu (8/12) lalu.
“Setiap mau berangkat dan pulang kerja, kami selalu kejebak macet di Kosambi, tolong dibangun flyover,” pinta Supanto.
Ia menyampaikan, kemacetan tersebut kerap mengganggu aktivitas warga. Bahkan ia meyakini keluhan tersebut bukan hanya dirasakan dirinya, tapi termasuk semua orang yang melintasi jalan tersebut tiap hari. “Semuanya pasti ngeluh soal macet itu,” tambahnya.
Anggota DPRD Karawang Saepudin Permana menyampaikan, untuk permintaan flyover di depan Pasar Kosambi itu sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh warga, bahkan DPRD karawang bersama Dinas PUPR sudah membahasnya. Namun karena membutuhkan anggaran yang besar maka butuh dorongan dari masyarakat. “Sudah ada DED-nya, tapi ini harus pakai anggaran pusat (pemerintah pusat) karena nilainya gak sedikit,” ujarnya. (zie/tn)
