PURWAKARTA,RAKA – Komisi III DPRD Kabupaten Purwakarta, mengkritik penggelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikolotok. Pasalnya, saat melakukan sidak ke TPA Cikolotok yang berada di Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta tersebut, Komisi III menemukan berbagai permasalahan.
Pada intinya, Komisi III DPRD Purwakarta menilai pihak pengelola TPA Cikolotok tidak melakukan pengelolaan sampah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). “Komisi III didampingi Ketua DPRD Purwakarta sidak ke TPA Cikolotok, dan menemukan pengelolaan sampah di lokasi tidak sesuai SOP,” kata Ketua Komisi III DPRD Purwakarta, Hidayat, dilokasi TPA Cikolotok, beberapa waktu lalu.
Hidayat mengatakan, pengelolaan sampah di TPA Cikolotok yang tidak sesuai SOP tersebut berimbas pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Ia mengungkapkan, sidak yang dilakukan karena menindaklanjuti aduan dari masyarakat yang mengeluhkan air sungai di wilayah Desa Margasari tercemar cairan atau air lindi yang berasal dari sampah di TPA Cikolotok. Dengan tercemarnya air sungai tersebut, berdampak pada hasil panen petani yang memanfaatkan air sungai untuk bercocok tanam di sawah
Tidak hanya itu, warga pun tidak lagi berani menggunakan air sungai walau sekedar untuk mencuci tangan karena sudah tercemar. “Air lindih yang berasal dari sampah di TPA Cikolotok mengalir ke sungai hingga menyebabkan terjadinya pencemaran. Warga pun sudah tidak berani menggunakan air sungai bahkan warga air sungai saat ini berwarna hitam,” jelasnya.
Dalam penanganan sampah ini, pihaknya secara tegas meminta keseriusan dari pemerintah. Menurutnya, tata kelola penanganan sampah harus dibuat tersistem. Misalnya untuk penanganan cemaran air lindi, pihaknya meminta supaya pemerintah membuat tempat khusus menampungnya. “Selain tempat penampungan dan saluran untuk air lindi, bila perlu terlebih dahulu dibuat tanggul di sekitar sungai. Sehingga, air lindi tidak limpas ke sungai yang menjadi sumber air warga,” tegas dia.
Tidak hanya soal air lindih yang mencemari sungai, keberadaan ratusan sapi dan somba yang dilepas liarkan di tempat pembuangan sampah menjadi perhatian Komisi III. Pihaknya pun menyaksikan sendiri, bagaimana hewan ternak tersebut sengaja dibiarkan mencari makan dari sampah rumah tangga dan industri. Pemandangan tersebut jelas menimbulkan kekhawatir tersendiri bagi jajarannya. Terutama, soal kesehatan hewan ternak tersebut. Apalagi, ternak itu setiap harinya mengkonsumsi sampah. Khawatirnya, ketika dipotong ada racun yang mengendap dalam daging hewan tersebut. “Kata petugas di sini, hewan ternak itu memang sudah lama berada di lokasi pembuangan sampah. Jadi, sapi tersebut sengaja lepas liarkan oleh miliknya. Ini sangat ironis,” kata dia.
Saat ini, yang terlintas dalam pikirannya hanya satu. Apakah daging hewan tersebut layak dikonsumi atau tidak. Apalagi, hewan ternak yang didominasi jenis Sapi ini mengkonsumsi sampah rumah tangga dan industri. “Ya khawatir saja, bisa saja kan sapi dan domba itu memakan daun yang bercampur limbah B3,” seloroh dia.
Terkait dengan apa yang dilihatnya itu, Hidayat menegaskan, akan segera memanggil pihak-pihak terkait di pemerintahan.Dia akan mempertanyakan seperti apa pengelolaan sampah di Cikolotok, termasuk apa yang menjadi kendalanya. “Penanganan sampah, bagi kami sifatnya sudah sangat mendesak. Harusnya pemerintah segera mencari solusi, termasuk merancang anggaran untuk actionnya. Jangan sampah kondisi ini dibiarkan berlarut-larut,” tambah dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta, Irfan Suryana tak bisa membantah dengan apa yang dilihat oleh para anggota dewan ini. “Kita akui belum tempat penampungan khusus air lindi, tapi kita sudah merancang untuk membuatnya termasuk membuat tanggul. Sehingga air lindi tidak limpas ke aliran sungai. Untuk saat ini, mungkin karena keterbatasan angggaran ya,” kata Irfan.
Terkait keberadaan ternak di lokasi pembuangan sampah, pihaknya menegaskan, jika hewan ternak itu memang sengaja dilepas liarkan. Namun, bukan milik warga sekitar melainkan warga dari luar kabupaten “Sebenarnya, kita sudah beberapa kali juga meminta para pemiliknya untuk tidak menggembalakan sapi di TPA. Tapi, hanya beberapa saat saja permintaan kita digubris,” jelasnya. (gan)
