KARAWANG, RAKA – Sudah menjelang akhir tahun 2023, namun untuk realisasi serapan anggaran di Kabupaten Karawang belum tuntas keseluruhan. Anggaran belanja sudah realisasi baru mencapai 78,49 persen.
Inan, Kepala Bidang Perbendaraan Badan Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Karawang menyampaikan data saat ini yang ada di BPKAD jumlah realisasi pendapatan daerah di angka 89,64 persen. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah terealisasi sebesar 99,84 persen, dana transfer sebesar 85,07 persen dan dana lainnya yang bersumber di dana dibah. Ia mengaku untuk realisasi dana hibah belum ada yang terelasisasi. Data tersebut akan terus mengalami perubahan hingga 31 Desember 2023. “Realisasi 2023 sekarang masih berproses datanya. Data yang ada di kami baru sampai 26 Desember. Realisasi untuk pendapatan daerah sudah 89,64 persen. Pendapatan terdiri dari PAD targetnya sudah mencapai 99,84 persen sedangkan dana transfer realisasinya baru mencapai 85,07 persen terus untuk dana hibah anggarannya 9,5 miliar belum ada realisasi. Kemungkinan di pekan ini untuk dana hibah akan cair. Anggaran belanja sudah realisasi 78,49 persen,” ujarnya, Rabu (27/12).
Target anggaran belanja daerah di angka Rp5,8 triliun, namun baru dapat terealisasi di angka Rp4,5 triliun. Anggaran dana hibah telah diajukan kepada pemerintah pusat dan saat ini sedang dalam proses di pihak kementrian. “Nominal anggaran belanja 5.841.000.000.000 realisasinya 4.585.000.000.000 sedangkan untuk pendapatan targetnya 5.239.000.000.000 tapi sudah terealisasi 4.696.000.000.000. Dana hibah kita sudah ajukan ke pemerintah pusat, untuk dana hibah ini kita mengerjakan dulu proyeknya baru kita ajukan pembayarannya. Sekarang sudah berproses di kementerian. Kegiatan dana hibah ini untuk sanitasi dan air bersih ada di Dinas PRKP,” tambahnya.
Sedangkan untuk realisasi di instansi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) menempati posisi terendah untuk realisasi anggaran tahun 2023. Ia menjelaskan hingga sekarang masih terdapat proses pengerjaan proyek yang belum selesai di dinas itu. Dinas tertinggi yang mendapatkan angka realisasi ada di BPKAD dengan jumlah perolehan 96,91 persen. “Realisasi yang terendah itu ada di Dinas Pendidikan baru 70,06 persen lalu untuk yang tertinggi ada di BPKAD sudah 96,91 persen. Dinas pendidikan masih progres pekerjaannya, karena banyak pekerjaan yang dilakukan setelah perubahan APBD. Selain itu, untuk Dinas Pendidikan kemungkinan besar itu ada di anggaran belanja pegawai untuk anggaran PPPK tapi PPPK baru diangkat kemarin jadi otomatis gaji tidak terserap. Target belanja di Dinas Pendidikan itu 1,5 trilliun, realisasi sudah 1.094.000.000.000 kurang 4.670.000.000 yang belum terealisasi,” imbuhnya.
Selanjutnya untuk Kesbangpol mendapatkan anggaran sebesar Rp64 triliun. Dana di Kesbangpol sebagian besar digunakan hibah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk digunakan sebagai anggaran tahapan pemilu. “Kita belum total keseluruhan untuk tahun ini, kalau tahun kemarin itu realisasinya 88,09 persen. Kesbangpol dari anggaran 64.509.000.000 baru terealisasi 62.328.000.000, anggaran tersebarnya untuk hibah ke KPU. Selain itu urutan ketiga di Dinas Perhubungan anggarannya 43.474.000.000 realisasi 41.516.000.000,” jelasnya.
Sejak November 2023, BPKAD telah mengirimkan surat edaran kepada semua instansi untuk dapat mempercepat realisasi belanja. Ia mengaku kendala utama terletak di adanya perubahan APBD yang baru dilakukan ketika November. “Dari awal Bulan November sudah mengeluarkan surat edaran untuk semua OPD agar mempercepat merealisasikan belanja, ada kendala karena perubahan APBD ada di Bulan November, sedangkan masa habis kontrak di Bulan Desember. Kita akan tutup di 31 Desember 2023,” tutupnya. (nad)
