Radarkarawang.id- Berada di penghujung tahun 2025, serapan anggaran masih di bawah 70 persen, kinerja 16 organisasi perangkat daerah (OPD) dipertanyakan.
Mirisnya, sejumlah OPD yang seret anggaran tersebut justru merupakan jantung pembangunan daerah, seperti Dinas PUPR, PRKP, Bappeda, DPKP hingga DLH.
Seharusnya, lembaga-lembaga ini seharusnya menjadi motor percepatan pembangunan. “APBD itu kontrak kerja pemerintah dengan rakyat. Kalau anggarannya tidak terserap, artinya ada janji pembangunan yang ikut mangkrak,” kata Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, Kamis (27/11).
Ia menegaskan rendahnya serapan anggaran bukan sekadar persoalan teknis. Dampaknya masyarakat rasakan: pembangunan infrastruktur lamban, perbaikan jalan dan irigasi terhambat.
Baca Juga: PJU Lapang Kotabaru Sering Rusak
Selain itu, drainase tidak selesai, hingga program perumahan dan lingkungan hidup yang stagnan. Sektor pertanian, penopang utama ekonomi Karawang, bahkan belum mendapat suntikan dukungan memadai.
Mumun menilai kondisi banyaknya APBD belum terserap ini, bukan sekadar masalah anggaran, melainkan cermin lemahnya perencanaan dan lambatnya eksekusi birokrasi.
“Anggaran itu bukan untuk disimpan. Tapi untuk dikerjakan, untuk memberi manfaat. Kalau anggaran ada tapi manfaatnya tidak terasa, di mana letak keberhasilannya?” tanyanya.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah daerah melakukan bedah total terhadap OPD dengan kinerja serapan rendah. Evaluasi menyeluruh, peningkatan koordinasi, penguatan pengawasan internal, dan percepatan prosedur administratif disebutnya harus menjadi langkah wajib.
Tidak kalah penting, Mumun menuntut transparansi dan akuntabilitas bagi OPD yang memegang anggaran besar.
Tonton Juga: Rumah Wawan Tak Layak Huni
“Kinerja tidak diukur dari berapa besar anggaran yang dikelola, tapi dari seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat,” tegas Mumun lagi.
Komisi II, lanjut dia, akan terus mengawal dan menekan agar APBD benar-benar bergerak sesuai rencana. Sehingga progres pembangunan masyarakat rasakan.
“Ini bentuk sayang kami kepada pemerintah daerah dan masyarakat Karawang. Kita ingin Karawang bergerak, bukan jalan di tempat,” pungkas Mumun.
Dengan langkah ini, ia berharap visi Karawang yang mandiri, maju, dan berdaya saing, sebagaimana tercantum dalam RPJMD, tidak berhenti menjadi sekadar slogan.(uty)
