SEORANG DIRI: Mbah Ayo tinggal sendiri di rumah tidak layak huni.
KARAWANG, RAKA – Banyaknya industri, belum menyejahterakan masyarakat Karawang secara merata. Hal ini bisa dilihat dari jumlah rumah tidak layak huni yang mencapai 58 ribu unit.
Rutilahu ini tersebar di setiap kecamatan, terutama di wilayah yang tak memiliki kawasan industri. Salah seorang warga yang saat ini tinggal di rutilahu, Ayo (74), warga Desa Cipondoh, Kecamatan Tirtamulya.
Kondisi rumahnya sangat memprihatinkan. Setiap musim hujan selalu kebocoran karena atapnya bolong-bolong. Selain itu pondasinya juga sudah reot. Serta belakang rumahnya sudah ambruk. “Sudah lima tahunan hidup di rumah yang sudah mau ambruk ini,” ujarnya.
Di usianya yang sudah tidak muda lagi, dia tidak mampu memperbaiki rumahnya sendiri. Hanya bisa pasrah tinggal di rumahnya saat ini. “Mau memperbaiki juga tidak ada biaya. Buat makan pun susah, dikasih sama tetangga dan adik,” terangnya.
Ia mengaku, ingin sekali ada bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumahnya. Sebab, khawatir terjadi hal tidak dinginkan. “Tidur juga tidak nyenyak, takut ambruk ngedadak, tapi mau gimana lagi. Pastinya, ingin sekali ada bantuan dari orang baik atau pun pemerintah untuk memperbaiki rumah abah,” akunya.
Mengatasi persoalan ini, Pemkab Karawang tidak bisa mengatasinya dengan cepat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Karawang tahun 2016 sampai 2021 menargetkan 6.478 unit rumah untuk dibangun. Jumlah tersebut hanya beberapa persen dari semua rutilahu di Karawang yang tercatat dalam bank data terpadu. “Dari BPS datanya sebanyak 58 ribu rumah yang rusak secara keseluruhan. Tersebar di setiap kecamatan,” kata Baehaqi, Kabid Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Karawang, Senin (21/10).
Diakuinya, dengan jumlah yang ditargetkan dalam RPJMD itu memang sedikit, sehingga tidak cukup untuk men-cover semua rumah yang perlu diperbaiki. Namun menurutnya, adanya program rutilahu merupakan kebijakan kepala daerah yang peduli terhadap masyarakat miskin di Karawang. “Jangan negatif. Yang penting pemerintah Ibu Cellica dan Kang Jimmy sudah peduli dan memperhatikan masyarakat kecil,” katanya.
Dikatakan Baehaqi, sejak tahun 2016 sampai saat ini sudah ada 4.200 unit rumah yang dibangun dari APBD Karawang. Dalam setahun, setiap desa diberikan kuota tiga sampai empat rumah yang dibangun. “Khusus untuk tahun 2019 sebanyak 1.236 unit rumah dan sudah selesai. Tidak ada penambahan,” ujarnya.
Baehaqi juga menambahkan, sisa dari target dalam RPJMD itu akan diselesaikan pada tahun 2020 dan tahun 2021. “Tahun 2020 rencananya 1.500 unit. Dan sisanya akan diselesaikan pada tahun 2021 sesuai RPJMD,” tandasnya. (nce/acu)
