PURWAKARTA, RAKA – Beberapa hari lalu Purwakarta diramaikan dengan kegiatan Apdesi yang melibatkan caleg DPR dari Partai Golkar yakni Dedi Mulyadi. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta menegaskan jika caleg terbukti mengajak perangkat desa untuk kampanye maka bisa dicoret dari daftar calon tetap (DCT).
Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta Ujang Abidin mengatakan, Undang-undang dan PKPU melarang kepala desa dan perangkat desa sampai ke tingkatan kadus untuk ikut terlibat dalam kampanye. “Hal tersebut tertera dalam, UU Nomor 7 tahun 2017 ayat 2 tentang larangan kampanye. Kalau perangkat desa masuk jadi timses, maka termasuk tindak pidana pemilu,” paparnya.
Ia menyampaikan, tim pelaksana, peserta atau tim kampanye mengajak kepala desa dan perangkat desa di samping kena sanksi pidana, bisa juga untuk calegnya dicoret sebagai DCT. “Calegnya kena sanksi, perangkat desanya kena sanksi,” tegasnya.
Meski demikian ia menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan internal Apdesi, adapun kaitannya dengan Bawaslu karena ada salah satu pemateri berstatus sebagai caleg. “Yang mengadakan Apdesi, bukan kegiatan partai, itu kan kegiatan internal. Setah dicermati oleh Bawaslu, ada beberapa pemateri bukan hanya mantan bupati,” terangnya.
Dia juga mengatakan, selama dalam masa kampanye Bawaslu akan terus melakukan pengawasan kepada para caleg, kepala desa, perangkat desa, TNI, Polri, PNS dan pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran pemilu. “Karena itu acaranya internal, namun dalam masa kampanye kita tetap awasi, DM di sana kapasitasnya sebagai budayawan, bukan sebagai caleg,” tutur pria yang akrab disapa Kang Uje tersebut.
Dijelaskannya, untuk langkah Bawaslu terkait kegiatan tersebut ialah dengan memberikan himbauan kepada Apdesi supaya dalam kegiatan itu jangan ada materi dan konten kampanye, dari mulai pembicaraan hingga mengajak dan bagi-bagi stiker. “(Sebelum acara) Kita merekomendasikan kepada Panwascam untuk mengawasi kegiatan tersebut, jangan sampai ada muatan kampanye,” imbuhnya. (ris)
