KARAWANG, RAKA – Guru honor dikabarkan bakal mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah pusat sebesar Rp600 ribu per bulan, bantuannya akan diberikan selama enam bulan. Hanya saja, sampai saat ini mekanisme pemberian bantuan belum jelas.
Sekretaris Forum Guru honor Karawang Novia Purna Irawan mengaku belum mengetahui rencana adanya bantuan terhadap guru honor dari kementerian. Namun tentunya, kabar tersebut menjadi sedikit angin segar bagi para guru honor. “Saya belum tahu. Mantap semoga saja itu terealisasi,” katanya, kepada Radar Karawang, Selasa (25/8).
Novia yang menjadi salah satu guru di SDN Karangpawitan III ini menuturkan, selama pandemi Covid-19 ini semua guru honor di Karawang mendapatkan tambahan penghasilan dari dana PMMS. “Baru kemarin cair tiga bulan. Nominalnya berbeda dengan yang lama mengabdi,” tuturnya.
Dikatakan Novia, jika ada bantuan dari pemerintah, ia berharap honor K2 bisa lebih diprioritaskan, baik dalam hal kesejahteraan ataupun pada saat proses perekrutan PPPK. “Karena honorK2 sudah banyak di PHP oleh pemerintah pusat. Dulu pernah dijanjikan akan diangkat PNS seluruhnya, tapi hasilnya nihil,” ujar dia.
Guru honorlainnya, Wendi Rosadi yang menjadi tenaga pengajar di SMPN 2 Karawang Barat mengaku sudah mendapatkan kabar melalui grup Whatsapp dan juga pemberitaan di media massa. Namun ia belum mengetahui lebih lanjut informasi tersebut. “Nggak tahu valid atau tidak,” ucapnya.
Terpisah Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Karawang Nandang Mulyana mengatakan, sudah mengetahui adanya rencana subsidi terhadap para guru honor. Namun hingga saat ini, belum ada tembusan kepada PGRI mengenai informasi tersebut. Sehingga mekanisme pemberian dan kuota juga belum diketahui. “Belum ada surat masuk. Mekanismenya belum dapat info lebih lanjut,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Asep Junaedi menambahkan, jumlah guru honor yang ada di Kabupaten Karawang sebanyak 6.465 orang. Hanya saja, ia juga mengaku belum mengetahui adanya subsidi upah untuk para guru honor.
Terpisah, Sekretaris Umum Forum Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Honorer Negeri (FGTHN) Jawa Barat (Jabar), Mega Rahayu, menyambut baik adanya bantuan tersebut. Namun, menurutnya terdapat kendala yang dihadapi guru honorer. Menurut Mega, banyak guru honorer yang diprediksi tidak bisa menerima bantuan tersebut. Pasalnya, tidak semua guru honorer terdaftar sebagai peserta BPJamsostek. “Kami menyambut baik kebijakan untuk memperhatikan guru honorer yang terdampak karena pandemi Covid-19 ini. Tapi di lapangan, guru honorer itu tidak semua diikutsertakan BPJamsostek,” katanya.
Mega menegaskan, tidak semua sekolah memfasilitasi guru honor untuk ikut serta dalam BP Jamsostek. Lazimnya, kata Mega, guru honor hanya disertakan pada BPJS Kesehatan. Itupun, lanjut Mega, tidak semua guru honor menjadi peserta BPJS Kesehatan terlebih guru honor sekolah swasta. “Tidak semua punya fasilitas itu dari sekolah,” tegasnya.
Untuk itu, hemat Mega, untuk menjaring guru honor secara luas, diharapkan dilakukan pendataan secara massif dan penyesuaian persyaratan penerima. Dalam hal ini, kondisi guru honor dan pegawai swasta lainnya sulit untuk disejajarkan. Mega lebih berharap pendataan bagi guru honor dilakukan berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). “Kalau bisa guru honor tidak didasari oleh BPJamsostek, tapi pendataannya dibedakan. Misalnya, kalau kami didata dengan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) mungkin akan lebih banyak guru honorer yang terjaring. Kalau guru honorer di SMA itu gajinya di sekitar Rp2 juta. Tapi kalau pegawai swasta kan bisa saja di atas itu. Berarti guru honor juga memang harus terjaring bantuan, tapi itu sistem pendataannya harus adil,” jelasnya. (nce/rdb)
