Kades Sukatani
Asep Sumpena
PURWAKARTA, RAKA – Distribusi bantuan dampak Covid-19 yang datanya tidak bersumber dari data pemerintahan ditingkat desa, RW dan RT dianggap bikin gaduh dan mengganggu kondusifitas wilayah.
Bahkan hal tersebut menimbulkan keributan di Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Purwakarta lantaran warga tak mendapatkan bantuan. Pasalnya, Sang warga menganggap dirinya berhak menerima bantuan namun tidak masuk data pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Sukatani, Asep Sumpena Rabu (6/5) lalu. “Daripada menimbulkan keributan di desa, dengan ini saya menolak segala bantuan untuk warga Sukatani jika datanya tidak bersumber dari data hasil musyawarah desa yaitu data yang berasal dari RT dan RW,” kata Asep.
Menurutnya, hari ini warga Desa Sukatani hanya mengandalkan bantuan dampak Covid-19 yang bersumber dari dana desa. Menurutnya, jika data penerima bantuan bukan dari hasil pendataan RT, RW dan desa dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Hal itu akan membuat suatu persoalan yang cukup pelik di tengah masyarakat. “Mereka tidak tahu kondisi di lapangan seperti apa, kami yang di desa yang lebih tahu siapa yang lebih berhak mendapatkan bantuan di tengah pandemi seperti ini,” kata Asep.
Untung saja, lanjut dia, warga yang benar-benar membutuhkan bantuan dampak dari virus ini terakomodir oleh bantuan dari dana desa. “Dan kami juga meminta kepada pemerintah jika ada salah satu warga terpapar virus, dan harus isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit, keluarga dari pasien tersebut harus diberikan bantuan, kalau hanya mengandalkan dari desa mana cukup, ini yang harus menjadi perhatian juga,” pungkas Asep Sumpena. (gan)
