KARAWANG, RAKA – Setelah Pemkab Karawang melayangkan surat penolakan bantuan sosial dari Provinsi Jawa Barat, berhembus isu bahwa surat tersebut ditolak pemprov. Diketahui, isu tersebut dihembuskan salah satu oknum petugas TKSK Karawang.
Dikatakan Skretaris Apdesi, Alek Sukardi, di tengah upaya penambahan kuota sesuai tahapan pertama banprov, ada isu bahwa surat yang baru dilayangkan ditolak pemprov Jawa Barat yang disampaikan oknum TKSK Karawang. “Bagi Apdesi, isu itu terlalu cepat disampaikan, karena surat baru saja disampaikan,” ucap Alek.
Kendatipun isu itu benar adanya, Apdesi menegaskan jika distribusi itu turun agar tidak melibatkan pemerintah desa dan memberikan kepada tupoksi sebelumnya. “Biarkan pihak pos yang mendistribusikan sampai kepada KPM-nya langsung,” tegasnya.
Menurutnya, imbauan itu untuk mengantisipasi agar para kades menarik diri dari bansos provinsi tersebut dan tidak melibatkan perangkat desa dalam proses pendistribusiannya.
“Sebagaimana arahan ketua Apdesi, kalau ada distribusi banprov datang, para kades maupun PSM tidak dijadikan sebagai distributor, biarkan ke tupoksi semula. Bahwa distribusi itu jadi kewajiban pihak kantor pos,” tutup Sekretaris Desa Karawang, Alek. (rok)
