BEDAH HASIL SURVEI: Diskusi hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkab Karawang.
-Kinerja Pemkab Karawang 70,5 Persen
-Kinerja Bupati 64,3 Persen
-Kinerja Wakil Bupati 41,3 Persen
KARAWANG, RAKA – Sorotan sejumlah pihak terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang akhir-akhir ini, mulai pembelian mobil dinas, hingga robohnya sejumlah sekolah, ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang di tengah pandemi Covid-19.
Hasil survei Pusat Data Riset (Pusdari) menyebutkan, mayoritas masyarakat masih puas terhadap akselerasi bupati dan wakil bupati menangani corona. Namun, dianggap kurang greget alias kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat. Direktur Pusat Data Riset Cecep Sopandi mengatakan, survei kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Daerah Karawang di tengah pandemi Covid-19 itu melibatkan 400 orang yang tersebar di 30 kecamatan. Dilakukan tanggal 25 September hingga 1 Oktober 2021 dengan menggunakan metode penarikan sampel secara acak atau multi-stage sampling, margin
of error � 4.90% pada tingkat kepercayaan 95%.
Dijelaskan Cecep, hasil survei yang diperoleh sebanyak 70,5 persen publik merasa puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani virus corona, dan 13,5 persen menyebut tidak puas, sedangkan 16,0 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.
Menurut Cecep, alasan utama publik puas terhadap kinerja Pemkab Karawang dalam menangani Covid-19 karena cepat tanggap
mencegah virus corona, vaksinasi berjalan sampai ke pelosok dan kinerja serta pelayanan kesehatan bagus dan
cepat.
“Survei ini dilakukan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terkait penanganan Covid-19 di Karawang,” jelasnya, Minggu (24/10).
Ia melanjutkan, sebanyak 13,5 persen yang menjawab tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani Covid-19 adalah karena program vaksinasi lambat, pembagian bansos tidak merata, dan kurang tanggap dalam penanganan dan pelayanannya. Kemudian dalam rilis survei itu disebutkan, mayoritas masyarakat atau 70.3 persen responden menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka jauh lebih buruk selama pandemi covid-19. Sedangkan 17.3 persen menilai tidak ada perubahan dan 8.3 persen lainnya menyatakan lebih baik.
Meski demikian, mayoritas masyarakat memiliki harapan bahwa tahun depan kondisi mereka akan lebih baik, sebagimana hasil survei yaitu masyarakat 59.8 persen menilai kondisi ekonomi rumah tangga tahun depan akan lebih baik. Sedangkan 11.5 persen menilai tidak ada perubahan, dan yang menyatakan lebih buruk hanya 5.8 persen responden.
Cecep menyebut, survei ini dilakukan atas dasar permasalahan yang ada di daerah, sehingga kedepannya Data Pusat Riset ini akan melakukan kembali kegiatan riset terutama dalam permasalahan sosial.
“Sebetulnya ruang lingkupnya tidak hanya sebatas permasalahan sosial di masyarakat, tapi juga kita akan melakukan riset soal kebijakan, ekonomi, bahkan persoalan lingkungan dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Cecep menambahkan, survei ini merupakan yang perdana dilakukan oleh Pusat Data Riset. Namun, hasil survei ini juga bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya. “Jadi dalam survei ini ada kualiti kontrol untuk memastikan data itu valid dan berkualitas,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Karawang Pendi Aanwar mengaku tidak ragu dan tidak bisa membantah dengan hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Data Riset, karena survei tersebut berdasarkan metode survei. “Saya tidak meragukan hasil survei ini, tetapi data ini harus kita tangkap sebagai salah satu referensi baik oleh eksekutif maupun legislatif untuk Karawang kedepannya,” katanya.
Adapun kebijakan pemerintah yang kurang baik dari data hasil survei ini, kata Pendi Anwar harus dievaluasi kedepannya oleh pemerintah daerah. Pihaknya juga mengaku akan menyampaikan secara umum hasil survei ini dalam rapat legislatif.
“Kita akan sampaikan data hasil survei ini, dan bisa menjadi data pembanding oleh mereka untuk kemudian disandingkan dengan program-program yang akan dicanangkan tahun depan,” pungkasnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Karawang Taufik Ismail mengatakan, persoalan ekonomi di tengah Pandemi ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Karawang, melainkan sudah menjadi persoalan nasional bahkan dunia. Sehingga wajar saja selama dua tahun ini pendapatan masyarakat berkurang. Walaupun begitu, pemerintah pusat sampai daerah terus berupaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi, akibatnya banyak infrastruktur nasional maupun daerah yang tertunda pembangunannya. Kemudian Pipik menyebut untuk permasalahan pengangguran di Karawang, ini masih menjadi PR pemerintah daerah dari tahun ke tahun.
“Perda yang mengatur soal lapangan pekerjaan ini sudah ada, tinggal ditekankan dalam perbupnya aja,” kata Pipik.
Kata Pipik, pemerintah pusat juga sudah menggeratiskan biaya perawatan bagi masyarakat yang terkonfirmasi postif virus corona.
“Pasien Covid-19 saja dibiayai oleh pemerintah, coba kalau bayar mandiri bisa puluhan juta bahkan ratusan juta,” kata Pipik.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Karawang itu juga mengatakan, penanganan Covid-19 bukan semata-mata kinerja pemerintah daerah, ada peran pemerintah pusat dalam menangani pandemi. Mulai melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, pemberian bantuan tunai, hingga program vaksinasi.
Hal lain yang menjadi sorotannya, hasil survei Pusdari menyebutkan perbedaan yang cukup signifikan terhadap kepuasan kinerja bupati dan wakil bupati Karawang. Dalam evaluasi kepuasan terhadap kinerja bupati Karawang, 64,3 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Cellica Nurrachadiana, sementara 16,8 persen menyatakan tidak puas dan 19,0 persen tidak menjawab.
Sementara kepuasan terhadap kinerja wakil bupati, angkanya justru di bawah 50 persen. Sebanyak 41,3 persen responden puas terhadap kinerja Wakil Bupati Aep Syepuloh, 8,0 persen tidak puas dan 50,8 persen memilih untuk tidak menjawab. “Seharusnya dijelaskan pula alasan kepuasan terhadap kinerja wakil bupati,” ujarnya mengkritisi survei.
Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Karawang Fitra Hergyana mengatakan, pelaksanaan program vaksinasi di Kabupaten Karawang ini sudah berjalan dengan lancar, bahkan sekarang ini masyarakat yang divaksin sudah hampir mencapai 63 persen. Artinya, tinggal 7 persen lagi untuk mencapai target. Kemudian kata dia, selama pandemi Covid-19 Karawang ini menjadi salah satu kabupaten di Jawa Barat yang tidak kewalahan untuk menangani pasien Covid-19.
“Hanya di Kabupaten Karawang yang bisa memobilisasi vaksinasi sampai tingkat RW dan mandiri,” kata Fitra. (mra)
